KOPERASI adalah obsesi presiden Prabowo, untuk dijadikan pondasi pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis ekonomi kerakyatan. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dipandang sebagai terobosan revolusioner, dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan di desa, mengingat populasi masyarakat Indonesia, masih terkonsentrasi di desa. Pemerintah akan membentuk 80.000 KDMP dan menggelontorkan dana sebesar Rp 5 milyar, untuk masing-masing KDMP. Program ambisius pemerintah, menjadi angin segar bagi koperasi desa yang selama ini dihadapkan oleh masalah pendanaan.
Semangat koperasi yang sejak awal pendiriannya oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja tahun 1896, bertujuan untuk mengatasi kemiskinan rakyat, akibat praktek rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga mencekik leher. Perjalanan panjang sejarah koperasi, ternyata banyak dinodai oleh praktek korupsi, mengakibatkan koperasi selalu tersisih dalam percaturan ekonomi nasional. Potret buram skandal koperasi yang masih segar dalam ingatan kita adalah Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, mengakibatkan Rp 106 triliun raib, kemudian Banpres UMKM banyak koperasi fiktif menerima bantuan dana, belum lagi Dana Bergulir LPDP-KUMKM terjadi kasus kredit macet dan distribusi dana salah sasaran.
Tantangan factual koperasi desa adalah kurangnya transparansi sistem pencatatan keuangan koperasi masih manual dan rawan manipulasi. Minimnya Literasi Keuangan, banyak pengurus koperasi desa belum memahami pengelolaan dana yang baik. Digitalisasi yang setengah hati, pemerintah sering bicara soal koperasi digital, tapi minim implementasi nyata. Pengawasan Lemah dari Kementerian Koperasi, rawan penyalahgunaan keuangan.
Dibalik tantangan factual koperasi desa, kerawanan yang patut dicermati adalah track record menteri koperasi Budi Arie, alih-alih memperbaiki system koperasi yang masih tambal sulam, justru sibuk dengan urusan issue politik praktis. Sosok Budi Arie, telah memicu kecemasan publik, tentang adanya kepentingan politik dibalik set up KDMP di seluruh wilayah Indonesia, diarahkan sebagai sarana membangun kekuatan partai politik baru Jokowi,untuk menghadapi perebutan kekuasaan 2029. Mari kita kawal niat luhur presiden Prabowo dari para begal politik.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
