PADA pidato kenegaraan presiden Prabowo 15 Agustus 2025 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, memberikan peringatan keras kepada jenderal hingga mantan jenderal TNI dan polisi yang membekingi tambang ilegal. Ia mengingatkan pemerintah tak segan menindak pelanggar hukum, tak peduli siapa yang ada di belakangnya. “Jenderal-jenderal dari manapun apakah jenderal dari TNI atau polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” kata Prabowo di Sidang Tahunan MPR.
Peringatan keras presiden Prabowo sangat beralasan, apabila melihat fakta di lapangan, hampir semua eksplorasi pertambangan memanfaatkan jasa pejabat negara dan para jenderal aktif dan pensiunan, sebagai backing atau centeng para oligarki tambang. Rumitnya regulasi eksplorasi tambang, membuat para investor/cukong untuk menyertakan pejabat negara maupun para jenderal yang digunakan namanya untuk mempermudah pengurusan legalitas eksplorasi pertambangan.
Bisnis komoditas hasil tambang di Indonesia sangat menggiurkan atau dengan kata lain “jalan pintas menjadi orang kaya”. Oleh karenanya bisnis tambang menjadi incaran para pejabat negara dan para jenderal, tanpa memperdulikan kerugian yang diderita negara dan rakyat, akibat regulasi di sektor pertambangan yang amat tidak rasional.
Investor maupun oligarki tambang, oleh regulasi diposisikan sebagai juragan pemilik sumber kekayaan alam Indonesia, sementara negara hanya memperoleh bagian dari pajak dan retribusi, kemudian yang lebih ironi lagi adalah rakyat hanya dijadikan buruh tambang, dengan penghasilan setara UMR. Di sinilah pelanggaran nyata terhadap konstitusi UUD 45.
Bukan sekedar dongeng, ketika Indonesia dijuluki sebagai untaian ratna mutu manikam. Data mencatat Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia sebesar 2.200 ribu ton/tahun, penghasil sawit terbesar didunia 45,45 juta ton/tahun, penghasil timah kedua terbesar 74.000 ton/tahun, penghasil batubara ke 3 didunia 606,2 juta ton/tahun, penghasil emas 10 terbesar dunia 100 metrik ton/tahun, penghasil tembaga 5 terbesar dunia 1,1 juta metrik ton/tahun, penghasil gas alam 10 terbesar dunia 3,2% dari total ekspor dunia, penghasil bauksit 6 terbesar dunia 20 juta ton/tahun.
Lantas kemana hasil kekayaan alam Indonesia, sementara menteri keuangan selalu mengeluh defisit anggaran dan solusinya naikan pajak rakyat. Sejak era merebut kemerdekaan rakyat selalu di depan, hingga mengisi kemerdekaan rakyat juga yang menjadi garda terdepan menopang ekonomi nasional. Tapi hak rakyat selalu disingkirkan oleh kekuasaan yang tidak amanah.
Peringatan keras Presiden Prabowo kepada para jenderal, sesungguhnya sebagai penyambung lidah rakyat yang sudah sejak lama ingin marah kepada oligarki tambang dan para jenderal, karena secara sadar terus menerus merampok warisan ibu pertiwi untuk anak cucu sendiri.
Apa jadinya jika para pemimpin negara tega menjarah hak dari anak cucu sendiri, sementara singa saja tidak pernah terdengar memakan anak sendiri. Tampaknya reformasi telah melahirkan para pemimpin monster yang sama sekali tidak mengenal budi pekerti Pancasila, tetapi menjadikan demokrasi sebagai berhala baru dan ibadah fardu ain.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
