BAN Anderson dalam bukunya menulis, bahwa Nasution adalah arsitek transformasi kekuatan gerilya revolusioner di era 1945 – 1949, menjadi kekuatan politik konservatif, kemudian mendominasi dan menguasai panggung politik nasional sejak era 1950 an. Oleh karena itu Jenderal Besar Purn Nasution disebut sebagai bapak dwi fungsi ABRI. Walaupun realitanya Nasution mengalami kegagalan, ketika ingin membawa TNI menjadi kekuatan politik full power, dengan membentuk partai IPKI. Dalam prakteknya terutama di era orde baru, dwi fungsi TNI mengedepankan peran utama TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, juga mengemban peran politik dalam percaturan politik nasional.
Setelah 27 tahun reformasi yang dipandang kebablasan, peta politik nasional kembali dipimpin presiden Prabowo, dengan latar belakang militer nasionalis. Mengamati gebrakan awal presiden Prabowo, mulai muncul rumor tentang “militer kembali eksis” dalam panggung politik nasional.
Nampaknya cukup beralasan, ketika muncul “aroma bau mesiu” di ranah supremasi sipil, pasalnya presiden Prabowo mulai menyertakan prajurit TNI aktif, ke dalam jabatan yang selama ini diklaim sebagai wilayah sipil. Tetapi dwi fungsi TNI versi presiden Prabowo, berbeda dengan dwi fungsi ABRI versi Nasution yang membangun hubungan sipil-militer, dimana militer sebagai kendali utama.
Dwi fungsi ala presiden Prabowo dapat dimaknai sebagai upaya politik “jalan tengah”. Prabowo melihat TNI dengan latar belakang sejarah dan jati diri sebagai tantara rakyat, tantara pejuang dan tantara nasional, tidak bisa dipisahkan dari dinamika kehidupan rakyat. Sementara realita kehidupan berbangsa bernegara sangat dipengaruhi oleh potensi tantangan yang multi dimensional, maka presiden Prabowo melihat pentingnya partisipasi aktif prajurit TNI, untuk ikut menyelesaikan persolan bangsa yang kompleks.
Dwi fungsi TNI “jalan tengah” ala presiden Prabowo, memang belum menunjukan adanya gejala penggunaan TNI sebagai kekuatan politik untuk mengawal kebijakan politik pemerintahan Prabowo. Justru dalam konteks politik militer, presiden Prabowo sangat hati-hati, agar reformasi TNI yang terus berjalan tidak mubazir.
Bahkan terlihat kepemimpinan Prabowo yang berlatar belakang militer, dipandang oleh sipil, masih terlalu mengedepankan politik kompromi terhadap anasir kekuatan politik yang mbalelo. Padahal dalam konteks mengembalikan jalannya tata kelola pemerintahan on the track, dibutuhkan tindakan tegas, cepat dan terukur dari presiden Prabowo, mengingat krikil dalam sepatu kekuasaan presiden Prabowo, semakin berpotensi melukai kaki itu sendiri.
Hari ini publik menunggu gebrakan progresif presiden Prabowo, menghadapi rongrongan kekuatan politik abal-abal yang memecah belah bangsa dan melulu berorientasi untuk merebut kekuasaan negara pada 2029.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
