DALAM dokumen dinas rahasia CIA dan M16 yang telah dideklasifikasi, terungkap bahwa sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini, setiap perubahan besar kehidupan politik di Indonesia, adalah hasil karya atau hasil campur tangan Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Belanda. Dulu sekutu empat negara tersebut dikenal dengan nama ABDACOM (American, British, Dutch, Australian, Command).
Dari deklasifikasi dokumen CIA dan M16, menjadi bukti sejarah yang harus diketahui oleh bangsa Indonesia, bahwa seluruh peristiwa besar yang terjadi di negara ini, tidak lepas dari praktek kotor ABDACOM dan dibantu oleh “kolone kelima” mereka di dalam negeri.
Walaupun pada Februari 1942 ABDACOM dibubarkan, tetapi pada 24 Agustus 1945 di kota Chequers di Britania Raya, ditandatangani Perjanjian Chequers antara pemerintah Britania Raya dengan pemerintah Belanda, yang dinamakan “Civil Affairs Agreement.” Dalam pelaksanaannya, melibatkan Australia dan Amerika Serikat, negara-negara yang pernah tergabung dalam ABDACOM. Oleh karena itu, Perjanjian Chequers yang dinamakan sebagai “Civil Affairs Agreement” sejatinya adalah “pernyataan perang” ABDACOM terhadap Republik Indonesia.
Berbagai peristiwa besar yang diarsiteki oleh gerombolan ABDACOM dan kolone kelimanya yaitu para penghianat bangsa yang saat ini bercokol di lembaga-lembaga negara Indonesia diantaranya, peristiwa Madiun September 1948, rekayasa penghancuran perekonomian Indonesia yang mengakibatkan inflasi mencapai 650% dan peristiwa yang dinamakan G30S bulan September 1965, dalam rangka penggulingan Presiden Sukarno.
Aneksasi Timor Timur oleh Indonesia yang dimulai tanggal 7 Desember 1975, setelah mendapat “restu” dari Presiden Amerika Serikat Gerald Ford tanggal Desember 1975. Dibentuk Unrepresented Nations and Peoples Organization di Belanda tanggal 11 Februari 1991, dalam rangka memecah-belah NKRI.
Sejak tahun 1991, empat negara tersebut, ABDACOM, dibantu oleh “Kolone kelima” mereka, secara terstruktur, sistematis, masif, (TSM), memojokkan Indonesia di dunia internasional dengan isu-isu pelanggaran HAM berat. Merekayasa krisis moneter sejak tahun 1997 dan “kolone kelima” mereka merekayasa berbagai kerusuhan bulan Mei 1998, dalam rangka mempercepat pelengseran Presiden Suharto.
Dihadapkan oleh konfigurasi peta stabilitas nasional Indonesia saat ini, tentunya kita harus jujur untuk mengatakan sedang tidak baik-baik saja. Kepemimpinan presiden Prabowo yang telah berjalan hampir setahun, tampaknya belum menunjukan kinerjanya untuk mengurai benang kusut ekonomi, hukum dan politik domestic yang kian hari bergulir menjadi bola liar.
Sementara format politik luar negeri Indonesia, menunjukan gejala kerawanan ketidak konsistenan untuk tetap berada pada rel non blok. Sikap keras administrasi Trump menerapkan tarif impor terhadap Indonesia, lebih merefleksikan “kemarahan” AS terhadap maneuver politik luar negeri presiden Prabowo yang dianggap main mata dengan blok timur.
Sikap marah AS, amat tercermin dari hasil kesepakatan negosiasi Trump – Prabowo, dimana AS hanya menurunkan biaya tariff import dari 32 % menjadi 19 %, namun diikuti oleh syarat lain seperti tariff ekspor AS ke Indonesia 0%, Indonesia wajib beli energy dari AS senilai Rp 244 triliun, Indonesia wajib beli 50 unit Boeing 777 dari AS, Indonesia wajib beli alat pertanian dari AS sebesar Rp 73 triliun dan membuka seluas luasnya akses masuk ke ekonomi Indonesia. Di siai lain jati diri presiden Prabowo yang amat nasionalistik, semakin memperbesar kecurigaan negara-negara kapitalis.
Persoalan krusial di dalam negeri yang berpotensi menjadi ancaman bagi kewibawaan presiden Prabowo, adalah factor Jokowi dan loyalitas institusi hukum. Legacy 10 tahun pemerintahan Jokowi, tidak saja telah menjadi krikil dalam sepatu kekuasaan presiden Prabowo, tetapi telah menciptakan konsekuensi politik dan ekonomi luar negeri Indonesia, menjadi “buffer zone China”.
Sepak terjang Jokowi dan China, tidak lagi dapat dipandang sebelah mata, terlebih syahwat politik Jokowi terus bergelora untuk merebut kekuasaan di tahun 2029. Oleh sebab itu, dukungan rakyat terhadap presiden Prabowo, harus dijadikan momentum strategis, untuk membangun sinergitas kekuatan politik dan moral bangsa ini, dalam rangka menghadapi grand strategi lawan yang memanfaatkan kekuatan asing, untuk kembali meluluh lantakan bangsa dan negara Indonesia.
Ingat sejarah selalu berjalan seperti labirin, pada titik tertentu kembali berada di jalan yang dulu dilalui. Tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, jauh lebih berat dari para pendahulu kita, karena hari ini kita tidak hanya berhadapan dengan musuh-musuh asing, tetapi juga menghadapi penghianatan oleh bangsa sendiri yang jauh lebih kejam dari prilaku kaum imperialis.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
