KEHIDUPAN politik di negeri ini memang aneh, kalau tidak boleh dikatakan konyol atau koplak. Aktor-aktor politik gandrung dengan slogan demokrasi, dalam setiap kesempatan berorasi. Demokrasi menjadi kemasan politik, untuk membungkus rencana politik busuk para politisi.
Lantas dalam keseharian menjalankan manajemen Parpol, para juragan politik, sangat memegang teguh gaya otoritarianism. Bohir Parpol otomatis sebagai pimpinan Parpol, dengan masa jabatan tanpa batas waktu. Rapim partai hanya kosmetika politik agar dianggap demokratis.
Lebih parah lagi, setiap moment Pilpres sebagai ajang pesta akbar demokrasi, justru sama sekali tidak menyajikan kebahagiaan berdemokrasi di akhir pesta. Tanpa rasa malu dan harga diri telah dijatuhkan sampai titik terendah, para politisi berlomba menjilat presiden terpilih, untuk dapat kursi jabatan. Tidak ada lagi batasan antara oposisi dan kubu penguasa.
Fenomena reformasi yang katanya memiliki kata kunci “demokrasi”, justru telah mengunci demokrasi di sudut-sudut ruang gelap. Pilpres 2024 yang dimenangkan oleh Prabowo Subianto, memori politik yang amat diingat bangsa ini adalah, Prabowo sebagai presiden terpilih, disibukan untuk mengakomodir syahwat politik Jokowi yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya.
Alhasil terjadilah musibah politik di awal kepemimpinan Prabowo, dengan terbentuknya susunan kabinet pelangi yang gemoy. Sementara Jokowi tanpa kekuasaan politik formal, tapi merasa masih bisa mengendalikan jalannya pemerintahan. Tidak salah jika dikatakan, untuk memenuhi syahwat kekuasaan politiknya, jokowi asik melakukan onani politik.
Seiring berjalannya waktu, sepak terjang Jokowi dan kroninya dirasakan, semakin menjadi beban kekuasaan presiden Prabowo, bahkan telah menimbulkan kecurigaan publik, jangan-jangan Prabowo bonekanya Jokowi. Dihadapkan oleh ulah Jokowi yang terus menerus merongrong kewibawaan Presiden Prabowo, tampaknya lonceng kematian jokowi telah dibunyikan oleh Prabowo.
Perlahan tapi pasti, satu demi satu kaki tangan Jokowi mulai dipereteli. Prabowo juga tidak ingin kecolongan lagi, maka ditempatkan para loyalis Prabowo dari kalangan TNI yang dianggap tidak diragukan kesetiaannya. Bahkan sebentar lagi, aksi bersih-bersih Presiden Prabowo akan menyasar ke institusi kementerian, institusi hukum dan BUMN yang dipandang selama ini tidak loyal dan diduga melakukan insubordinasi terhadap kekuasaan kepala pemerintahan dan kepala negara. Waktunya sudah habis untuk memperbaiki diri bagi para pejabat kotor, Presiden Prabowo hanya memberikan dua pilihan, diberhentikan atau dengan sadar mengundurkan diri.
Ketika Presiden Prabowo menempatkan orang-orangnya pada institusi yang selama ini menjadi sumber kekisruhan, rasanya sah-sah saja dan tidak ada aturan yang dilanggar. Justru yang perlu dikritisi adalah tindakan cawe-cawe Jokowi yang tidak beretika, memaksakan untuk menempatkan kaki tangannya dengan track record perampok uang negara, di dalam pemerintahan Prabowo.
Jika Jokowi masih berharap balas budi politik, karena telah memberi dukungan politik demi kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, sesungguhnya Jokowi adalah pribadi yang tidak tahu diri, karena kalau Prabowo tidak perduli dengan etika balas budi, dapat dipastikan Jokowi sudah masuk bui sehari setelah Prabowo dilantik dan Gibran kembali jual martabak setelah sebulan merasakan sebagai Wapres. Kalau Presiden Prabowo merasa sudah saatnya memperkuat kekuasaannya dengan menempatkan para loyalisnya, memangnya masalah buat loe, itu kata anak Betawi.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
