GAGASAN empat pilar MPR RI yang dikeluarkan pada 2012, berisi tentang Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, dimaksudkan dalam rangka memberikan cara pandang yang sama terkait hidup berbangsa bernegara. Kemudian MPR menerbitkan buku sosialisasi empat pilar MPR RI, agar dapat disebar luaskan kepada seluruh masyarakat.
Berangkat dari niat luhur dalam rangka mencerdaskan bangsa, sebagaimana amanat pembukaan UUD45, menurut Batara Hutagalung pakar penulisan historiografi sejarah Indonesia, sejauh ini buku sosialisasi empat pilar MPR RI, perlu dilakukan revisi, koreksi dan kritik. Sehingga anggaran sosialisasi Rp. 1,17 triliun untuk tahun anggaran 2025, dapat menyajikan pemahaman komprehensif kepada rakyat Indonesia, tentang jatidiri bangsa serta pedoman dalam kehidupan berbangsa bernegara.
Adalah sebuah ironi ketika MPR RI mensosialisasikan empat pilar nilai-nilai luhur yang membentuk jatidiri bangsa, tanpa menyertakan landasan historis yang amat penting bagi bangsa Indonesia yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, direbut secara heroik, oleh pengorbanan seluruh rakyat dan menjadi tonggak lahirnya bangsa Indonesia dan berdirinya nation state Republik Indonesia yang berdaulat.
Oleh karenanya, MPR RI dengan bijak, perlu mempertimbangkan masuknya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai pilar pertama yang merupakan landasan historis tentang berdirinya Republik Indonesia yang berdaulat dan menjadi pintu gerbang bagi bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita adil makmur.
Proklamasi 17 Agustus 1945 harus dijadikan ketetapan historis dan hukum yang disepakati bangsa Indonesia, sebagai prasasti lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala bentuk kolonialisme negara lain.
Proklamasi 17 Agustus 1945, adalah hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa merdeka, tidak membutuhkan pengakuan dari Belanda sebagai penjajah.
Sosialisasi empat pilar MPR RI seyogyanya dapat membangun kesadaran kolektif seluruh rakyat Indonesia, untuk menjadi garda terdepan mengawal dan mengamankan proklamasi 17 Agustus 1945 yang hingga hari ini terus mendapat rongrongan pemerintah Belanda, karena memaksakan meminta kemerdekaan Indonesia 27 Desember 1949.(*)
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
