Pertamina Energy Terminal Diyakini Sengaja Ingin Abaikan Produk Dalam Negeri dan Lebih Pilih Barang Impor

oleh

JAKARTA – Direksi PT Pertamina Energy Terminal (PET) tampaknya bersikeras untuk mengabaikan produk buatan dalam negeri dan lebih memilih produk impor untuk memenuhi kebutuhan Proyek LPG Tuban. 

Padahal, tindakan ini jelas-jelas melabrak Pasal 86 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan  Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMK. 

“Kami telah memperoleh bocoran dokumen surat yang telah dilayangkan salah satu produsen kepada Direktur Utama PT PET Bayu Prostiono yang pada intinya mempertanyakan tidak adanya respon atau jawaban dari manajemen PT PET atas permohonan peninjauan kembali sumber pipa Proyek LPG Tuban dari mereka, diduga ada praktek kongkalikong sesama mereka” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Rabu (30/10/2024) di Jakarta. 

Berita Terkait :   Dua BUMN Diduga Kompak Melanggar Aturan Kewajiban TKDN dalam Proyeknya

Padahal, lanjut Yusri, surat tersebut sudah dilayangkan oleh rekanan tersebut kepada Dirut PT PET sejak 9 Oktober 2024 yang lalu. 

Meskipun surat tersebut ditembuskan kepada Direksi Pertamina (Persero) Holding dan Direksi PT Wijaya Karya, tampaknya terkesan mereka membiarkannya saja alias cuek.

“Jadi menurut kami tidak bisa disalahkan juga jika rekanan ini menilai tindakan Dirut PT PET tidak sesuai dengan core values dan semboyan AKHLAK di BUMN serta tidak menunjukkan Good Corporate Governance (GCG), lebih mengerikan mereka terang terangan berani melawan UU dan aturan turunannya” ungkap Yusri. 

Sementara itu sebelumnya, pernyataan CEO PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi sebagaimana dilansir Pertamina.com pada 23 September 2023 lalu, bahwa pembangunan Terminal LPG Refrigerated Tuban Jawa Timur tahap dua katanya akan menyerap material Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 32,23%, yang menurut Yusri sangat diragukan kebenarannya.

Berita Terkait :   Dua BUMN Diduga Mengabaikan Aturan Presiden soal TKDN

“Proyek pembangunan terminal LPG Refrigerated Tuban ini dimulai akhir Febuari 2024 dengan KSO EPC PT Wijaya Karya Tbk dengan JGC, tetapi belakangan kami mendapat informasi JGC mengundurkan diri,” ungkap Yusri.

Pasalnya, kata Yusri, CERI baru mendapat laporan dari beberapa vendor pabrikan dalam negeri yang telah menawarkan produknya kepada kontraktor EPC PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, ternyata ditolak dan akan membelinya dari pasokan impor.

“Jika informasi tersebut benar adanya, maka bisa cilaka dua belas, lantaran kedua BUMN itu diduga dengan sengaja melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun Tentang Percepatan Peningkatan Penggunan Produk Dalam Negeri dan Produk UKMK. Kedua aturan tersebut ditanda tangani Presiden Joko Widodo,” beber Yusri. 

Berita Terkait :   Dua BUMN Diduga Kompak Melanggar Aturan Kewajiban TKDN dalam Proyeknya

Sementara itu, kata Yusri, adapun proyek terminal LPG tahap dua digagas oleh anak usaha PIS yaitu PT Pertamina Energy Terminal (PET) dengan kontraktor EPC PT Wijaya Karya Tbk.

“Oleh sebab itu, kami sarankan pabrikan yang dirugikan oleh dugaan persekokolan ini bisa menggugat ke Pengadilan” pungkas Yusri.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.