PEKANBARU – Sebuah pertemuan berlangsung di kediaman Anggota Komisi VII DPR RI Bidang Migas, Muhammad Nasir di Pekanbaru, Riau pada 26 April
Bersaksi di Sidang Kasus Limbah B3 Chevron, Marsela: Mereka Tak Bertanggungjawab, Sampai Sekarang Belum Dibersihkan Lahan Kami
PEKANBARU – Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) kembali menghadirkan empat saksi pada lanjutan persidangan Gugatan Lingkungan Hidup terkait pencemaran limbah bahan
Buka-bukaan di Persidangan, Dua Saksi Beberkan Lahan Mereka Tercemar Limbah B3 TTM Chevron Pacific Indonesia dan Tak Kunjung Dipulihkan
PEKANBARU – Dua saksi di persidangan perkara pencemaran limbah bahan berbahaya beracun (B3) tanah terkontaminasi minyak (TTM) di Wilayah Kerja Migas Blok
Kasus Tambang Ilegal, Kejati Riau Belum Dapat SPDP dari Polda
PEKANBARU – Kejaksaan Tinggi Riau menyatakan belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari jajaran Polda Riau terkait kasus tambang ilegal PT
Ada Apa Menteri LHK Siti Nurbaya Menutup Hasil Audit Lingkungan Chevron di Blok Rokan?
PEKANBARU – Ketua Majelis Hakim Perkara Gugatan Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) terhadap PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), SKK Migas, Kementerian
KPK Diharapkan Periksa Motif Nasir Demokrat Kritisi PT BSP Diduga Terkait Proyek Gedung
JAKARTA – Baru-baru ini Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat Muhammad Nasir sangat lantang berbicara dalam forum Rapat Dengar Pendapat
Perang Rusia Ukraina, Pengamat Maritim: Efek Positif Bagi Dunia Maritim dan Pelaut Indonesia
JAKARTA – Konflik Rusia Ukraina yang telah berlangsung sepekan mulai berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak dan gas. Dilansir dari data London Stock
Chevron, SKK Migas dan KLHK Tak Kunjung Hadirkan Hasil Audit Lingkungan Blok Rokan
PEKANBARU – PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
KPK Didesak Selidiki Kasus Saka Energi
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi di badan usaha PT Saka
DLHK Riau Pernah Nyatakan Kebun Sawit Gulat Manurung Seluas 140 Ha Tidak Berizin dan Berada di Kawasan Hutan
PEKANBARU – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau ternyata telah melakukan verifikasi lapangan atas kepemilikan kebun sawit di dalam kawasan
- Sebelumnya
- 1
- …
- 28
- 29
- 30
- …
- 41
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.