BALIWARA.COM – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah Bali pada 11–13 Oktober 2026 menjadi tamparan keras bagi pengelolaan energi di Pulau Dewata.
Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU. Pengendara harus berpindah-pindah mencari Pertalite dan Pertamax, sementara sebagian lainnya terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.
Bagi Bali, persoalan ini bukan sekadar gangguan distribusi. Sebagai destinasi pariwisata internasional, kelancaran pasokan BBM merupakan kebutuhan mendasar yang menopang mobilitas masyarakat, aktivitas usaha, dan industri pariwisata.
Pertamina harus menjelaskan mengapa gangguan pasokan bisa berkembang menjadi kekacauan pelayanan seperti ini.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri telah menyampaikan permohonan maaf. Keterlambatan kapal pengangkut BBM disebut menjadi salah satu penyebab gangguan.
Pertamina juga menyiapkan tambahan pasokan, mempercepat distribusi, serta mengupayakan operasional depo dan sejumlah SPBU selama 24 jam.
Gubernur Bali Wayan Koster turut meminta penanganan segera. Pemerintah daerah dan Pertamina berupaya memulihkan pasokan serta mengurai antrean yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, keterlambatan kapal semestinya tidak otomatis berujung pada kekosongan BBM di sejumlah SPBU.
Dalam sistem distribusi energi yang dikelola perusahaan sebesar Pertamina, risiko keterlambatan logistik seharusnya diantisipasi melalui cadangan operasional, perencanaan kebutuhan, dan skenario darurat yang memadai.
Jika satu gangguan pengiriman saja membuat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, efektivitas perencanaan pasokan dan distribusi patut dipertanyakan.
Masyarakat Menanggung Kerugian
Dampak kelangkaan BBM jauh melampaui antrean kendaraan. Waktu produktif terbuang, pekerja berisiko terlambat, pengemudi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan, dan distribusi barang berpotensi terganggu.
Pelaku usaha transportasi dan pariwisata juga menghadapi ketidakpastian. Padahal, mobilitas merupakan urat nadi perekonomian Bali.
Berapa besar kerugian ekonomi akibat kejadian ini? Angka pastinya memerlukan penghitungan lebih lanjut. Namun, kerugian masyarakat bukan hanya soal uang. Ada tenaga yang terkuras, pekerjaan yang tertunda, dan tekanan psikologis akibat ketidakpastian memperoleh BBM.
Bayangkan masyarakat yang harus mendatangi beberapa SPBU, mengantre berjam-jam, tetapi tetap belum tentu mendapatkan bahan bakar. Mereka harus menanggung konsekuensi dari persoalan operasional yang bukan mereka ciptakan. Situasi ini tidak boleh dianggap sepele, apalagi dinormalisasi.
Jangan Tunggu Krisis Terulang
Pertamina tidak cukup hanya meminta maaf dan menambah pasokan setelah masalah terjadi. Perusahaan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jadwal pengiriman, kapasitas penyimpanan, distribusi ke SPBU, dan mekanisme antisipasi ketika pasokan terlambat.
Hasil evaluasi harus disampaikan secara transparan, disertai langkah perbaikan yang terukur. Pemerintah daerah pun perlu mengawasi pemulihan pasokan sekaligus memastikan sistem distribusi lebih tangguh menghadapi gangguan berikutnya.
Operasional 24 jam dapat membantu mengurai antrean, tetapi bukan solusi permanen jika akar persoalannya tidak dibenahi.
Bali adalah destinasi pariwisata kelas dunia. Jangan sampai citra internasionalnya berbanding terbalik dengan buruknya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
BBM bukan barang pelengkap. Bagi banyak orang, ketersediaannya menentukan kelancaran bekerja, mencari nafkah, dan menjalankan usaha.
Karena itu, keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur dari kapal yang bersandar atau tambahan pasokan yang diumumkan.
Ukurannya adalah ketika masyarakat kembali bisa mengisi BBM tanpa antrean yang tidak wajar dan tanpa kecemasan kehabisan bahan bakar.
Pertamina harus menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran mahal.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian pasokan, bukan sekadar permohonan maaf setelah krisis terjadi.
Jangan biarkan kelangkaan BBM menjadi tontonan berulang di Pulau Dewata. Yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran perjalanan, melainkan juga produktivitas ekonomi dan kepercayaan publik.
Memastikan BBM tersedia bukan sekadar urusan distribusi. Itu adalah tanggung jawab menjaga kehidupan dan pergerakan ekonomi masyarakat.***
