JUJUR saja, tanpa malu-malu. Rasa malu nyaris tidak dipertontonkan dalam panggung kita, di panggung belakang ataupun panggung depan. Malu tidak hadir, ia absen. Malu absen dari budaya kepemimpinan kita. Para pemimpin ogah memberi contoh tentang bagaimana mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan mundur secara terhormat ketika gagal. Diprotes, tetap diam. Isu dialihkan.
Tidak di kadipaten utara pulau dekat kesultanan tempo dulu, tidak pula di Batavia. Budaya malu tidak hadir, apalagi memilih sikap altruism. Yaitu, sikap tanggungjawab menyatakan diri bersalah dan tidak perlu panjang lebar, berbuntut-buntut. Malu dikedepankan dan mengundurkan diri. Itu tidak ada.
Malu absen. Bahkan, malu dianggap aib—bukan sebagai cerminan integritas. Malu tidak ada. Malu tidak menjadi aturan main. Makanya: malu adalah lemah, mundur adalah kesalahan. Kehilangan kekuasaan adalah kegagalan hidup. Kuasa adalah hidup itu sendiri.
Dalam tradisi panggung kita, kekuasaan sering kali ditempatkan di atas moral. Bisa mengubah aturan. Bisa meloloskan anak dan mantu. Bisa memberi syafaat sanak dan kadang keluarga dekat untuk kuasa dan mulya. Tidak perlu malu. Untuk apa, kan yang penting menang dan kuasa. Yang malu yang kalah dan tidak dapat jatah. Tidak mendapat bagian itu malu.
Permainan panggungnya adalah kuasa, bukan kebenaran atau kehormatan. Kedua yang terakhir itu tidak penting dan menjadi penghalang. Yang masih malu berarti pemula. Yang sudah tingkat out of the box, tidak malu sama sekali.
Malu bisa dilatih untuk hilang dan dihilangkan. Dicaci maki, dicela, dikritik, biarkan semua ada akhirnya. Tidak perlu malu. Tidak malu adalah kekuatan menghadapi lawan-lawan. Akibatnya, malu menjadi nilai asing yang tidak diajarkan, tidak diteladankan, dan tidak diharapkan hadir.
Malu bukan bagian dari kepemimpinan kini. Untuk apa malu, jika popularitas bisa dibeli, buzzer bisa diarahkan, kesalahan bisa ditutupi, isu dialihkan, ada yang disalahkan dan dituduh.
Asing dan orang luar lah yang dinarasikan. Ditunggangi dan direkayasa lah rumusnya, ada yang memodali semua anarkis itu. Kuasa tidak perlu dpertanggungjawabkan. Kuasa harus dipertahakankan, tanpa malu. Sudah dua kali, tiga kali, empat kali, dari satu administrasi ke administrasi lain, satu era ke era lain, ya itu-itu saja orangnya. Tidak usah malu. Tidak usah mundur. Jangan malu-malu.
Dalam rasa malu terletak martabat. Itu semua hanya teori dan bagi pemula yang ada di kelas-kelas. Sekolah tidak bermanfaat, dan bisa diatur dan diubah aturannya. Malu adalah mekanisme pengendalian diri yang mencegah seseorang melampaui batas. Itu apalagi hanya teori moral, tidak banyak manfaatnya.
Malu mengingatkan pemimpin bahwa ia bukan pemilik kekuasaan, melainkan pelayan rakyat. Ini hanya angan-angan utopis belaka. Tidak perlu. Yang penting menang dan tercapai tujuannya. Tidak usah malu. Ketika malu absen, yang lahir adalah kepemimpinan tanpa hati—otoriter, arogan, dan jauh dari empati. Minta maaf sudah, melayat sudah, yang belum adalah menunjukkan malu dan konsekuensinya.
Sopan sudah, santun sudah, senyum sudah, yang belum adalah rasa malu. Sudah waktunya kita menuntut lebih dari sekadar kemampuan memimpin, tetapi juga kemauan untuk memimpin dengan rasa malu dan harga diri.
Karena tanpa itu, kekuasaan hanyalah topeng tanpa wajah yang sesungguhnya. Sekali lagi, rumus ini untuk pemula di panggung dan teori di kelas-kelas. Kita sudah tidak lagi percaya sekolah bukan?
Diam saja, isu pasti dialihkan. Pura-pura tidak paham. Pura-pura tidak mendengar. Jangan fungsikan telinga. Pasang senyum yang dipaksakan saja. Itu lebih baik. Itu tidak memalukan. Nanti semua berhenti. Kalau tidak, ya paksa berhenti.
Jelas, yang kuat dan punya kuasa, tidak pernah salah, tidak pernah malu. Yang memegang otoritas cukup mengucapkan kata maaf, kita tidak tahu itu serius atau tidak. Ratusan orang di lapangan, jalan, trotoar, teriak-teriak offline dan online, semua itu ada yang menunggangi. Sudahlah tidak usah malu-malu.
Dalam panggung peradaban modern, rasa malu seharusnya menjadi penanda moral bagi para pemegang kekuasaan. Di Jepang, seorang menteri dapat mengundurkan diri hanya karena salah ucap. Di Korea Selatan, presiden bisa dipaksa turun akibat skandal korupsi. Di Eropa, pejabat mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan kebijakan.
Mereka memegang rasa malu. Dan mereka hanya sesuai dengan teori di kelas. Panggung kita di atas semua itu. Tindakan mundur dari jabatan bukan dianggap sebagai aib, melainkan sebagai etika politik yang beradab—sikap altruistik yang menempatkan martabat institusi di atas ego individu. Itu di sana. Itu hanya berlaku di sana.
Namun, dalam konteks panggung kita, budaya seperti ini nyaris tidak ditemukan. Yang kita saksikan justru fenomena sebaliknya: pengakuan kesalahan tanpa konsekuensi, permintaan maaf tanpa tindakan nyata, dan empati kosong yang tidak diikuti dengan pertanggungjawaban struktural.
Reli dan turun jalan besar-besaran hanya memaksa ‘mereka itu’ untuk meminta maaf dan sudah, tetapi tidak pernah berujung pada perubahan substantif. Tidak ada gentlemen exit, tidak ada budaya mundur secara terhormat. Itu tidak ada dalam kenyataan. Jangan banyak berharap.
Secara historis, Indonesia sebenarnya memiliki teladan langka seperti Mohammad Hatta yang rela mundur dari jabatan wakil presiden demi prinsip. Namun, yang lebih sering diingat justru narasi kekuasaan yang tak tergoyahkan—seperti kawan yang membaca proklamasi itu yang bertahan hingga akhirnya diakhiri dengan penguasa lain yang sama kuatnya.
Mundur dianggap aib, bukan kehormatan. Colong playu katanya aib budaya. Mengakui kesalahan dianggap sebagai kelemahan, bukan kekuatan. Akarnya mungkin dapat ditelusuri jauh ke masa lalu budaya itu, bahkan hingga era Mataram Islam.
Amangkurat I dan II, misalnya, lebih memilih bersekutu dengan penjajah Belanda daripada membela rakyatnya. Mereka menjual kedaulatan, menjarah kekayaan negeri, dan mengeksekusi siapa saja yang menentang. Dalam budaya panggung kenyataan seperti itu, rasa malu tidak pernah ada. Yang ada adalah adigang, adigung, adiguna—sikap kuat dan di atas segalanya yang menempatkan kuasa sebagai yang paling benar, paling berhak, dan paling tahu segalanya.
Itu semua laporan Belanda, naskah adiluhung budaya itu tidak pernah mencatat kemaluan itu. Jangan membuat malu. Dampaknya terasa hingga kini: yang di atas tidak pernah salah, yang salah selalu yang di bawah. Ketika bawah protes, mereka patut dicurigai ada yang mengendalikan.
Ketika kebijakan gagal, data bisa dimanipulasi. Korupsi dibelokkan, kesalahan dinegosiasikan, dan rasa malu dijauhkan dari kesadaran panggung. Tataplah cermin: kekuasaan tanpa malu hanya akan melahirkan tirani.
Jika tidak ada budaya mundur, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban, dan tidak ada rasa malu di tingkat atas, maka demokrasi kita hanyalah demokrasi basa-basi—tanpa roh, tanpa martabat, dan tanpa hati nurani. Tanpa malu. Sudah waktunya kita membangun kembali budaya malu, bukan sebagai aib, tetapi sebagai prinsip etis yang memuliakan pertanggungjawaban. (*)
