AMBISI politik Jokowi untuk melanggengkan dinasti politiknya, adalah realita politik yang menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan nasional dan kekuasaan Presiden Prabowo. Penempatan Gibran sebagai wakil presiden, dengan menghalalkan segala cara, adalah tahapan awal operasi garis dalam Jokowi, dalam rangka membangun pijakan politik yang kokoh secara politik dan konstitusi, guna melanjutkan rencana merebut kekuasaan presiden di tengah jalan atau melalui mekanisme Pilpres.
Tahapan kedua dari operasi garis dalam Jokowi, adalah penempatan kroni Jokowi pada jajaran kabinet merah putih dan menguasai institusi hukum/keamanan dalam negeri. Pada tahapan ini, titik berat operasi pada pelemahan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Prabowo, dengan modus “blunder” sejumlah kebijakan menteri yang menimbulkan akumulasi keresahan dan kemarahan rakyat.
Aksi-aksi demo kolosal mulai terjadi secara massif dan sistematis. Fase kedua operasi garis dalam Jokowi, juga mengeksploitasi janji-janji Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi, peningkatan ekonomi rakyat dan penegakan hukum yang dipandang sulit dilakukan Presiden Prabowo secara instan, sambil membangun jargon “omon-omon” untuk Presiden Prabowo.
Tahapan ketiga operasi garis dalam Jokowi, nampaknya ada percepatan aksi, sebagai respons atau antisipasi dari kebijakan Presiden Prabowo yang dipandang mulai mengancam ambisi politik Jokowi. Pada tahapan ini, secara massif memanfaatkan medsos, dalam rangka propaganda ajakan demo kolosal seluruh elemen massa, dengan mengangkat isu aktual yang menyentuh kepentingan rakyat.
Konsep demo disiapkan secara terukur dan terstruktur, di antaranya adanya keterlibatan personel terlatih, sebagai pemicu demo berkembang menjadi rusuh massal, kemudian disiapkan skenario bentrok massa dengan Apkam, dalam rangka membangun image situasi keamanan yang tidak terkendali.
Tahapan ketiga telah dieksploitasi oleh relawan Jokowi, dengan menuduh Presiden Prabowo tidak mampu meredam aksi-aksi anarkis massa. Pada tahapan ketiga yang sedang berlangsung saat ini, dapat dipastikan tidak berkembang menjadi chaos, karena kedua belah pihak antara demonstran dan Apkam, di bawah kendali satu pihak.
Tahapan keempat operasi garis dalam Jokowi adalah menguasai seluruh sektor strategis lawan dan inisiatif aksi people power di tangan Jokowi. Pada tahapan ini kondisi stabilitas nasional sepenuhnya berada di tangan jokowi.
Dengan demikian Jokowi kembali berpeluang untuk memenangkan Pilpres 2029 dan dinasti Jokowi kembali berkuasa. Fenomena ambisi Jokowi merebut kembali kursi presiden, patut diwaspadai sebagai ancaman nasional yang berpotensi Indonesia menjadi negara gagal di tahun 2035.
Operasi garis dalam Jokowi adalah ancaman nyata yang harus segera dieliminir. Aksi anarkis massa unjuk rasa sejak 25 hingga 28 Agustus 2025, disinyalir dipicu oleh tindakan represif Polri terhadap demonstran. Kondisi tersebut juga menandakan semakin rendahnya kepercayaan rakyat terhadap Polri.
Sudah saatnya presiden Prabowo, dalam menghadapi situasi krisis, berani bertindak out of the boxes dan mendengar suara nurani rakyat yang sudah muak dengan sepak terjang Kapolri Sigit sebagai centeng Jokowi. Tidak kalah mendesaknya untuk mengganti menteri kroni Jokowi yang dipandang telah berkhianat terhadap amanat penderitaan rakyat. Rakyat menunggu sikap keras presiden Prabowo yang selama ini menjadi trademark dirinya, bukan malah menjadi pribadi yang gemoy.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
