SAID Didu yang mempopulerkan hidangan bubur panas solo, sebagai kudapan presiden Prabowo, ada kenikmatan tersendiri jika makannya dimulai dari pinggir. Sang manusia merdeka, ternyata menganalogikan dinasti Jokowi sebagai bubur panas solo.
Seiring berjalannya waktu, kasus demi kasus korupsi terungkap dan diduga kuat melibatkan keluarga Jokowi serta kasus ijazah palsu Jokowi, ternyata tidak membangkitkan selera makan Presiden Prabowo, untuk menyantap bubur panas solo yang telah terhidang.
Sikap Prabowo tersebut, seakan terkesan kontradiktif dengan propaganda politik kampanyenya yang dengan lantang meneriakan, kejar koruptor hingga ke kutub utara. Publik tampaknya mulai jenuh, menunggu langkah tegas presiden Prabowo, untuk meringkus pelaku korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi.
Aroma standar ganda menghajar koruptor, mulai tercium oleh publik. Kasus proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang kini tengah diusut, salah satu tersangkanya Kadis PUPR Topan Ginting, merupakan orang dekat Bobby Nasution. Salah satu penyidik KPK sempat mengatakan bahwa Gubernur Sumut dipastikan mengetahui korupsi di PUPR Sumut.
Sebelumnya sederet kasus dugaan korupsi keluarga Jokowi, telah diangkat ke permukaan oleh berbagai pihak, seperti temuan Ubedilah Badrun, tapi justru Ubedilah yang digusur dari jabatannya. Belum lagi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Jokowi tercatat mengalami peningkatan signifikan hingga 186,2 persen selama menjabat sebagai kepala negara.
Lonjakan signifikan kekayaan Jokowi, hanya bisa diraih melalui korupsi atau bisnis narkoba. Tetapi semua temuan kasus korupsi yang diduga melibatkan keluarga Jokowi, harus kandas dan raib di tempat sampah institusi hukum.
Said Didu mungkin harus bersabar lagi, untuk menunggu selera makan presiden Prabowo atau dikhawatirkan bubur panas solo yang telah terhidang terlalu lama, akhirnya basi. Bisa jadi presiden Prabowo masih menunggu para bawahannya yang memimpin institusi hukum, adalah orang-orang yang memiliki loyalitas tinggi kepada presiden dan taat aturan.
Ada kesan presiden Prabowo tidak ingin menurunkan penumpang di tengah jalan, biar menjadi tugas para kondektur untuk menurunkan para pejabat korup di jalan. Tugas presiden Prabowo adalah mengemudikan kendaraan NKRI sampai ke terminal, sebagai final destination.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
