LAGI-lagi suara keadilan dan demokrasi dibungkam oleh aksi teror terhadap tiga tokoh yang selama ini gencar mengungkap dugaan ijazah palsu Jokowi. Aksi teror ini jelas dilakukan oleh orang-orang yang terusik oleh gencarnya upaya pengungkapan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Dalam terminologi kejahatan, aksi tersebut jelas digolongkan sebagai terorisme politik, dengan tujuan menebar rasa takut dan tekanan psikologis terhadap target yang dipandang mengancam kepentingan politik tertentu.
Sudah beberapa kali Roy Suryo, Dr Tifa dan Rismon, mendapat teror dalam bentuk pesan ancaman, perusakan barang milik mereka, bahkan terhadap anak-anak Dr Tifa. Tapi sejauh ini tidak ada langkah pengamanan yang dilakukan aparat keamanan, dalam rangka merespons aksi terorisme politik yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang belakangan namanya terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.
Sementara pihak pemerintah terkesan membiarkan konflik ijazah palsu antara Jokowi dan anteknya berhadapan dengan publik, bergulir menjadi bola liar. Fenomena pembiaran oleh pemerintah, menjadi indikasi negara sedang tidak baik-baik saja. Negara tidak hadir untuk mengatasi keresahan publik, akibat prilaku bohong mantan presiden Jokowi yang telah merusak citra bangsa Indonesia.
Sebagai mantan presiden RI ke 7, Jokowi sama sekali tidak menunjukan sifat negarawan, justru mengedepankan tindakan terorisme, untuk menutupi kejahatannya selama memerintah. Akibat dari aksi-aksi yang sama sekali tidak mengedepankan aspek hukum, telah berdampak terhadap situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif bagi pemerintahan baru presiden Prabowo.
Dihadapkan oleh dugaan keberpihakan aparat hukum, dalam menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, publik menunggu sikap kenegarawanan presiden Prabowo, untuk segera mengambil langkah tegas dan adil, sebagai bentuk komitmen presiden Prabowo untuk memberantas segala bentuk ketidak adilan terhadap rakyat.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
