UCAPAN ulang tahun Erick Thohir baru-baru ini, tidak lagi semarak di laman-laman BUMN, bahkan yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun di-takedown.
Sebelumnya sudah terjadi pelengseran orang-orang Erick Tohir di lingkungan BUMN, seperti Dirut Mind ID dari Hendi kepada Maroef Syamsudin yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo. Kemudian Dirut PT Telkom ditunjuk Dian Siswarini adalah kehendak Presiden Prabowo, termasuk pencopotan Arya Sinulingga orang dekat Erick Thohir sebagai Komisaris PT Telkom.
Ada mitigasi terhadap Erick Thohir dalam rapat-rapat kerja di DPR terkait BUMN. Lebih menohok lagi, adalah penggelontoran dana kepada Garuda Indonesia dari Danantara sebesar Rp 20 Triliun tanpa melibatkan Menteri BUMN Erick Thohir.
Persoalan tersebut terkait keperdulian Presiden Prabowo terhadap Garuda yang memiliki sejarah panjang bagi Indonesia. Ketika Prabowo masih Menhan, sempat menawarkan anggaran Kemenhan untuk dialihkan ke Garuda, dalam rangka mempertahankan penerbangan plat merah yang punya sejarah panjang bagi bangsa ini, namun kurang mendapat atensi Erick Thohir, malah Erick menghidupkan kembali penerbangan Pelita.
Jika mencermati prestasi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, hanya menghasilkan kebocoran uang negara secara fantastis di BUMN besar, seperti Pertamina, Telkom, Mind ID, PLN, PT Timah, Jiwasraya, Asabri dan Garuda Indonesia, belum lagi di lingkungan BUMN karya.
Mengapa Erick Thohir masih menduduki jabatan Menteri BUMN, adalah berkat cawe-cawe Jokowi. Sementara presiden Prabowo menghendaki Rosan Roeslani yang sekarang CEO Danantara.
Kekuasaan Erick Thohir menunjuk pejabat di BUMN, saat ini telah dipangkas oleh Presiden Prabowo, digantikan oleh Danantara dan Dony Oskaria, COO Danantara, diketahui orang dekat Presiden Prabowo dan kerabat Raffi Ahmad.
Pemangkasan kekuasaan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, pertanda hubungan Erick Thohir dan Presiden Prabowo semakin renggang. Fenomena ketidakharmonisan hubungan Presiden Prabowo dengan jajaran kabinet merah putih, akibat hak prerogatif presiden untuk menunjuk menteri, telah dipasung oleh cawe-cawe Jokowi untuk menempatkan orang-orangnya di kabinet merah putih.
Jika ketidakharmonisan ini dibiarkan oleh Presiden Prabowo, akan merugikan kepentingan rakyat yang diemban Presiden Prabowo. Citra presiden Prabowo dipertaruhkan di hadapan rakyat Indonesia.
Rakyat menunggu ‘political will’ Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat ketimbang terus menerus mengakomodir keinginan Jokowi yang sama sekali kontraproduktif terhadap sasaran pembangunan nasional yang berpihak kepada rakyat.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
