PEMERINTAHAN Prabowo belum berjalan setahun, tetapi sudah terlihat adanya kelelahan politik, akibat persoalan internal kekuasaan datang silih berganti. Bahkan beberapa kebijakan presiden Prabowo, telah menuai aksi kolosal unjuk rasa mahasiswa.
Belum lagi kerja menteri kabinet merah putih yang blunder, seperti pemangkasan anggaran yang serampangan, revisi UU TNI yang tidak transparan, larangan penjualan gas LPG 3 Kg mengakibatkan kelangkaan gas untuk rumah tangga, pembentukan Danantara sebagai super holding baru, pembentukan koperasi merah putih dan implementasi makan bergizi gratis yang sembrawutan.
Kabinet pelangi yang gemoy, mulai menunjukan gejala terjangkit virus politik pecah belah. Krisis loyalitas merupakan problem faktual yang tengah dihadapi Presiden Prabowo.
Beberapa kebijakan kontroversial Presiden Prabowo, seperti revisi UU TNI, makan bergizi gratis, instruksi efisiensi anggaran, kebijakan devisa hasil ekspor SDA, lembaga Danantara dan pembentukan koperasi merah putih, disinyalir telah dikemas menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meluluh lantakan kekuasaan Presiden Prabowo.
Fenomena politik pecah belah, semakin mengemuka ketika Presiden Prabowo, terkesan melakukan pembiaran dan tidak mengambil sikap tegas, terhadap tuntutan pemakzulan wakil presiden Gibran oleh purnawirawan TNI.
Nampaknya hal tersebut, oleh Jokowi dianggap sebagai sinyal pembangkangan oleh Prabowo yang dapat menjadi ancaman terhadap grand scenario Jokowi, untuk merebut kembali kekuasaan negara ke tangan dinasti “radja jawa”.
Jokowi juga mulai unjuk kekuatan dan menebar pesan ancaman, dengan menggunakan Polri untuk memenjarakan Roy Suryo yang dianggap sebagai ancaman bagi Jokowi.
Politik cawe-cawe Jokowi dan penggunaan instrumen hukum, sebagai alat politik untuk meredam kekuatan poros anti Jokowi, ternyata telah memancing Presiden Prabowo, untuk mengambil kebijakan pengerahan kekuatan TNI sebagai loyalis utama, dalam rangka membangun keseimbangan dominasi hukum, dengan menggandeng jajaran kejaksaan.
Fenomena dualisme loyalitas yang semakin tajam, mengakibatkan terpolarisasinya kekuasaan negara, dapat berpotensi memicu instabilitas nasional.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
