PRESIDEN Prabowo minggu 6 Maret 2025, mengundang 7 jurnalis di antaranya pemimpin redaksi, dalam rangka bincang-bincang on the record, di perpustakaan pribadi Presiden Prabowo. Jurnalis yang hadir di antaranya Lalumara Satriawangsa (TV One), Uni Lubis (IDN Times), Najwa Shihab (Narasi), Alfito Deanova (Trans TV), Valerina Daniel (TVRI), Sutta Dharmasuta (Kompas), Retno Pinasti (SCTV).
Pada bincang-bincang on the record selama 4 jam, Presiden meminta pertanyaan yang diajukan, belum pernah diajukan sebelumnya. Dari 7 pertanyaan yang diajukan oleh para jurnalis, Presiden memberi jawaban cukup fair, tanpa menutupi berbagai kekurangan pada pemerintahannya. Bahkan ketika ditanya soal berapa nilai yang pantas diberikan presiden, terkait 100 hari kinerjanya, nilai 6 mungkin pantas untuk kinerja presiden, jawab Prabowo.
Menyangkut pertanyaan tentang UU TNI tahun 2025 yang dinilai akan mengembalikan dwi fungsi TNI, Presiden Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari TNI yang menghendaki perubahan dan mendukung reformasi. Agenda revisi UU TNI semata-mata TNI dapat lebih berkembang sebagai organisasi, maka dibutuhkan perpanjangan masa pensiun Pati TNI, mengingat selama ini TNI kerapkali dihambat oleh masa jabatan Panglima TNI yang singkat.
Selanjutnya menyangkut pertanyaan seputar kritik dan demo terhadap revisi UU TNI yang dinilai tidak transparan serta adanya kekhawatiran RUU Polri akan tidak transparan. Prabowo menjawab bahwa memaklumi adanya kekhawatiran publik, karena tidak memabca naska asli tentang RUU TNI. Prabowo berjanji untuk pembahasan RUU Polri akan diedarkan naskah aslinya, sebagai komitmen transparansi. Kemudian menjawab pertanyaan tentang berapa angka yang diberikan untuk menilai kinerja diri sendiri, Presiden dengan bijak memberi nilai 6, karena masih banyak yang harus diperbaiki, seperti komunikasi publik yang mendapat perhatian.
Menyangkut kinerja birokrasi, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan mengedepankan rinsip organisasi “The Right Person at the right place at the right time”. Terus berusaha melakukan percepatan dan efesiensi management, dalam rangka memberi pelayanan terbaik untuk rakyat. Dibidang penegakan hukum, presiden mengatakan, telah ada pembuktian untuk mengungkap kasus besar korupsi, walaupun proses hukum masih perlu dibenahi, khususnya aspek kesejahteraan para hakim, agar bekerja lebih focus. Presiden dalam menjawab pertanyaan soal TNI aktif masuk BUMN, dikatakan TNI Aktif tidak boleh masuk BUMN kecuali harus pension dulu. Terakhir menyangkut pertanyaan soal kebijakan tariff Trump, presiden Prabowo mengatakan, kebijakan tariff akan menghantam sector eksport padat karya, oleh sebab itu saya sudah siapkan team negosiasi termasuk ada Menko Ekonomi untuk berdialog dengan pemerintah AS. Menghadapi perubahan global yang sulit dideteksi, presiden menegaskan sudah saatnya kita harus berdikari, itulah mengapa prabowo begitu perhatian untuk membentuk Danantara, sebagai garda terdepan membangun ekonomi yang berdiri diatas kaki sendiri.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
