Latah Pembentukan Berbagai Satgas Dinilai Hanya Membuka Peluang Baru Bagi Para Koruptor untuk Menjarah

oleh
Sri Radjasa. foto/kilasnusantara.id

JAKARTA – Penyakit latah hanya menjangkiti masyarakat Indonesia. Tidak pernah penyakit latah ditemukan di negara lain. Tidak terkecuali menjangkiti pemerintah Indonesia, kerap kali membentuk satuan tugas (Satgas), atau biasa disebut juga sebagai task force, untuk menangani berbagai masalah yang sudah akut.

Demikian diungkapkan Pemerhati Intelijen, Radjasa MBA, Selasa (16/7/2024) malam di Jakarta.

“Ada Satgas Mafia Tanah, Satgas BBM subsidi, Satgas Judi Online, Satgas Covid dan sekarang sedang dibentuk Satgas impor illegal,” ungkapnya.

Tak ketinggalan, juga ada Satgas penurunan harga tiket pesawat bentukan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan.

“Pembentukan Satgas, jika ditelaah secara bijak, sebenarnya membuka aib institusi terkait yang tidak mampu bekerja secara professional dan hal ini bermuara pada prilaku korup yang telah menjadi budaya di seluruh institusi negeri ini,” ungkap Radjasa.
 
Dijelaskan Radjasa, alih-alih menyelesaikan masalah, pembentukan Satgas hanya menambah beban pengeluaran negara dan membuka peluang baru bagi para koruptor untuk memperbesar hasil jarahannya.

“Sementara lembaga adhock seperti KPK, diduga hanya menjadi super body dan alat politik kekuasaan, untuk menyandera lawan politik. Mengapa begitu urgen membentuk Satgas Import Ilegal, jika Jaksa Agung sudah memberi pernyataan mengetahui jaringan pemasok import illegal, termasuk pembentukan Satgas Judi Online, jika sudah rahasia umum, pihak Polri mengetahui semua bandar judi online,” kata Radjasa.

Pada akhirnya, lanjut Radjasa, pembentukan Satgas hanya menambah beban pengeluaran negara. Lebih buruk lagi, menjadi pos baru terjadinya praktek korupsi seperti hal Satgas Covid.
 
“Sudah saatnya pemerintah lebih bijak dalam penanganan berbagai masalah yang merugikan negara, melalui penegakan hukum yang lebih keras ke dalam, karena kejahatan bukan karena hanya ada niat, tapi terbukanya kesempatan akibat buruknya kinerja pemerintah,” pungkas Radjasa.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.