Panitia FGD Pasir Laut Usir Wartawan

oleh

JAKARTA – Panitia Focus Group Discussion (FGD) tentang pasir laut yang digelar di Batam, Kamis (8/6/2023) pagi diketahui melarang jurnalis meliput jalannya FGD tersebut. Bahkan, mereka juga mengusir jurnalis.

“Kami mendapatkan informasi dan telah pula kami konfirmasi dan verifikasi informasinya, bahwa panitia FGD melarang jurnalis meliput dan bahkan mengusir wartawan yang ingin mengikuti jalannya FGD itu,” ungkap Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman, Kamis (8/6/2023) pagi.

Yusri menegaskan, tindakan panitia tersebut, nyata-nyata tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Yang pasti di dalam undang undang ini ada sanksi pidana,” kita lihat nanti,” ungkap Yusri.

Berita Terkait :   Kemendag Undang 31 Pengusaha Ekspor Pasir Laut Ikut Sosialisasi di Bandung

Sementara itu, masih terkait FGD itu, CERI belakangan mengetahui bahwa nama CERI termasuk ke salah satu para undangan FGD. Anehnya, hingga Kamis pagi, atau beberapa menit menjelang pelaksanaan kegiatan, CERI tak pernah menerima undangan dari jajaran KKP atau panitia FGD. CERI malah menerima informasi adanya undangan itu dari salah satu undangan lain.

“Baru tadi pagi sekitar pukul 07.39 wib, panitia mengirimkan undangan dalam bentuk pdf kepada kami. Itu pun setelah kami konfirmasi perihal adanya nama CERI tapi undangan tidak sampai. Dengan santai panitia FGD bernama Nur Kholis itu menyatakan undangan tidak sampai mungkin karena terlewat oleh teman-temannya yang bertugas mengirim undangan,” beber Yusri.

Berita Terkait :   Konsep APPL Lebih Matang Dibanding KKP Untuk Pemanfaatan Sedimentasi Pasir Laut

Anehnya lagi, kata Yusri, Nur Kholis malah mengarahkan CERI untuk hadir FGD melaui zoom.

“Kami melihat di dalam undangan resmi yang berkop surat KKP itu tidak ada perihal item acara bisa diikuti dari zoom. Makanya kami memutuskan tidak mengikuti FGD itu,” ungkap Yusri.

Melihat pola kerja dan tindakan KKP tersebut, Yusri menyatakan makin kuat dugaan bahwa KKP bekerja secara serampangan, tidak mencerminkan aparatur sipil negara yang baik, rendahnya moralitas, dan sangat besar kemungkinan memang ada yang menunggangi KKP dalam hal urusan ekspor pasir laut yang telah dikenal sebagai ladang cuan kelas kakap itu.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.