Pengurus Perusahaan Didominasi Warga Negara Jepang, CERI Dorong Penegak Hukum Usut Penunjukan Langsung PT PPLI di WK Blok Rokan

oleh

PEKANBARU – Sekretaris Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Hengki Seprihadi menyatakan mendorong aparat penegak hukum untuk mendalami dan membuka ke publik apa sebenarnya motif PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) mendapatkan pekerjaan di Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Rokan melalui penunjukan langsung dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Pada Jumat, 24 Februari 2023 lalu, tiga pekerja PT PPLI meninggal dunia akibat masuk dalam kontainer limbah di CMTF Balam di WK Rokan, dianggap banyak pihak sebagai kecelakaan kerja.

“PT PPLI mulai bekerja di Blok Rokan mulai 1 Mei 2022 hingga 31 Juli 2023 melalui penunjukan langsung (direct appoitment) yang diduga bertentangan dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa A7-001/PHE5200/2021-S9. Sementara perusahaan tersingkirkan atas penunjukan PT PPLI, adalah perusahan yang sudah bekerja sejak tahun 2017 semasa Blok Rokan masih dioperatori PT CPI hingga PT PHR pada April 2022, yaitu untuk memproses lumpur bor di CMTF Balam hanya dibayar sekitar Rp 456.000 permeter kubik untuk PT DP. Sehingga nilai kontrak antara PT PHR dengan PT PPLI inilah yang perlu dibuka, agar diketahui motifnya,” ulas Hengki.

Lebih lanjut, Hengki membeberkan, menurut informasi resmi dari Kementerian Hukum dan HAM RI, PPLI telah mencatatkan sebanyak 28 kali perubahan data perusahaan terhitung sejak berdiri tanggal 7 Juli 2004. 

“Dalam akta perubahan tanggal 6 Juli 2022, saham terbesarnya dipegang oleh Modern Asia Environtmental Holding PTE LTD yang beralamat di 12 Jalan Lempeng No 06-03 Parkwest dengan nilai saham Rp 47.099.313.750 atau setara 950 lembar saham. Sedangkan sisa 50 lembar saham senilai Rp 2.478.911.250 tercatat dipegang oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA),” lanjut Hengki. 

Baca Juga :   Ungkap Dugaan Kejanggalan Tender Tiang Listrik Bernilai Sekitar Rp 340 Miliar di PHR, CERI Akan Laporkan ke Penegak Hukum

Masih menurut keterangan resmi Kemenkum HAM, lanjut Hengki, dalam akta PT PPLI tanggal 6 Juli 2022 itu, tercatat nama Takanobu Tachikawa sebagai Presiden Komisaris, Yoshiaki Chida sebagai Presiden Direktur. 

“Selain itu juga tercatat lima direktur lainnya, yakni Hiroki Eto, Jun Yamamoto, Machmud Badres, Bayu Setyawan, dan Tetsuya Yumoto. Ada juga terdapat dua nama komisaris, yakni Muhamad Ilham Malik dan Masahito Yoshimura,” lanjut Hengki.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.