JAKARTA – Cara Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan mendisiplinkan truk batubara penggunaan BBM subsidi dengan cara manual, dianggap aneh dan lucu. Cara manual yang digunakan itu dianggap bak mundur dari era teknologi ke era manual.
Padahal, Menteri ESDM pada akhir Desember 2020 sudah meresmikan beroperasinya digitalisasi 5.518 SPBU, yang dapat memantau penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman, Sabtu (9/4/2022).
“Karena Arifin Tasrif baru saja memerintahkan Ditjen Minerba untuk menghimbau angkutan batubara agar tidak menggunakan solar subsidi, selain itu Pertamina akan menggunakan kartu kendali pengguna BBM subsidi. Hal tersebut, diucapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rilis resmi kementerian ESDM, pada Jumat (8/4/2022),” kata Yusri.
Dapat dipastikan, kata Yusri, cara-cara pengendalian BBM subsidi secara manual seperti itu tidak efektif.
“Tampaknya saja seperti serius, tapi hasilnya pasti jauh dari harapan,” tukas Yusri.
Kecuali, lanjut Yusri, Menteri ESDM berani mencabut IUP pemilik tambang batubara atau nikel dan mineral lainnya jika angkutannya menggunakan solar subsidi.
“Apa berani? Jika berani saya yakin seratus persen berhasil, namun jika tidak berani jangan pernah berharap akan berhasil mengendalikan BBM subsidi,” tukas Yusri.
Menurut Yusri, terkesan Arifin Tasrif agak panik soal mengatasi kelangkaan BBM subsidi dan kenaikan harga minyak dunia. Apalagi, Presiden Jokowi baru-baru ini menumpahkan kekesalannya, bahwa ada menteri yang tidak melakukan apa-apa terhadap kelangkaan dan kenaikan BBM jenis Pertamax. Harusnya menteri itu menjelaskan kepada rakyat mengapa Pertamax harus naik.
“Bahkan Jokowi prihatin, seolah-olah kita gak memiliki sense of crisis terhadap kesulitan rakyat,” kata Yusri.
Pasalnya, kata Yusri, Menteri ESDM pada akhir tahun 2020 telah meresmikan beroperasinya digitalisasi SPBU Pertamina yang dibuat oleh PT Telkom melalui anak usahanya PT Sigma Cipta Cakra.
“Harusnya Menteri ESDM meminta Pertamina, khususnya PT Telkom melalui anak usahanya PT Sigma Cipta Caraka untuk mempertanggung jawabkan program digitalisasi SPBU dengan investasi Rp 3,6 triliun tersebut,” tegas Yusri.
Sebab, lanjut Yusri, jika program digitalisasi SPBU itu berjalan, maka akuntabilitas penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dapat dipercaya keakuratannya, karena secara real time SPBU mencatat nomor polisi kendaraan pengguna BBM subsidi. Semua data-data dari SPBU langsung dapat dibaca di kantor pusat Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina pusat dan Marketing Operation Regional (MOR) Pertamina di seluruh Indonesia.
“Oleh sebab itu, jika program digitilasisasi SPBU berjalan, maka tidak ada ceritanya SPBU bisa kosong BBM subsidinya yang menyebabkan antrian panjang berjam-jam, sebab sistem IT Nozle dapat mengendalikan penyaluruan BBM subsidi tepat sasaran,” kata Yusri.
Yusri menjelaskan, dengan digitalisasi SPBU itu, di setiap SPBU terdapat CCTV analityc dan ATG (Automatic Tank Gauge) yang terpasang di tangki-tangki BBM yang terintegrasi dengan IT Nozle, yang akan segera menginformasikan ke kantor MOR Pertamina, bahwa BBM harus segera diantar oleh depo terminal BBM terdekat ke SPBU tersebut karena cadangan BBM subsidi di tangki timbun sudah tinggal sedikit.
“Jadi, itulah gunanya sistem digitalisasi SPBU dibangun awalnya,” tutup Yusri.(hen)
