Sudah 23 Hari Diumumkan Bahlil, Naskah Lengkap Perpres 107/2026 Soal Impor Minyak Belum Juga Terbuka untuk Publik

oleh

JAKARTA – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mempertanyakan belum tersedianya dokumen lengkap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) untuk ketahanan energi nasional.

Padahal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah secara resmi mengumumkan penerbitan peraturan tersebut dalam konferensi pers di Kementerian ESDM pada 26 Oktober 2026.

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Rabu (18/11/2026) mengatakan hingga 18 November 2026 belum ditemukan publikasi resmi Perpres tersebut.

Menurut Yusri, publik tentunya masih membutuhkan akses terhadap naskah lengkap dan autentik Perpres tersebut untuk mengetahui secara pasti substansi pengaturan, perubahan ketentuan, serta konsekuensi hukumnya.

“Sudah 23 hari sejak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan Perpres Nomor 107 Tahun 2026. Namun, berdasarkan penelusuran CERI pada kanal dokumentasi hukum yang kami periksa, naskah lengkap peraturan tersebut belum berhasil kami temukan untuk diakses publik,” ujar Yusri.

Berita Terkait :   Bahlil dan Djoksis Gagal Pertahankan Lifting Minyak Nasional, Hanya 576 Ribu Barel Perhari

Menurut Yusri, persoalan ini tidak sekadar menyangkut ketersediaan dokumen administrasi. Perpres 107 Tahun 2026 merupakan regulasi strategis karena berkaitan langsung dengan mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG, termasuk perubahan pola pengadaan dari business to business (B2B) menuju skema government to government (G2G) dan government to business (G2B).

Kementerian ESDM melalui Siaran Pers Nomor 056.Pers/04/SJI/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 telah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kepastian pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik internasional.

Namun, menurut Yusri, penjelasan pejabat pemerintah melalui konferensi pers maupun siaran pers tidak dapat menggantikan fungsi naskah autentik sebuah peraturan perundang-undangan.

“Publik tidak cukup hanya diberi tahu mengenai garis besar kebijakan. Masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan seluruh pemangku kepentingan sektor energi berhak mengetahui bunyi pasal demi pasal dari peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut,” tegasnya.

Berita Terkait :   Bahlil Kangkangi Pemerintah Aceh Soal Izin Tambang PT Linge Mineral Resources, Anthony Salim Mau Ambil Emasnya?

Yusri menilai keterbukaan dokumen menjadi semakin penting karena perubahan mekanisme pengadaan energi berpotensi membawa konsekuensi besar terhadap tata niaga minyak mentah, BBM dan LPG, termasuk hubungan antara pemerintah, BLU yang ditugaskan, Pertamina, serta pemasok dari luar negeri.

Tanpa akses terhadap dokumen lengkap, publik akan kesulitan memeriksa sejumlah hal mendasar, antara lain kewenangan masing-masing institusi, mekanisme penunjukan atau pengadaan, tata cara transaksi, pengawasan, pertanggungjawaban, serta ketentuan peralihan dari regulasi sebelumnya.

CERI juga meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai tanggal penetapan, tanggal pengundangan, nomor Lembaran Negara, status mulai berlakunya peraturan, serta hubungan Perpres 107 Tahun 2026 dengan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 yang sebelumnya mengatur pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG untuk ketahanan energi nasional.

Berita Terkait :   CERI Sudah Ungkap Rencana Bahlil Kuasai Impor Migas Melalui BLU Lemigas Sejak 16 Februari 2025

Menurut Yusri, keterbukaan tersebut merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kepastian hukum sebagaimana menjadi perhatian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“CERI meminta Presiden Prabowo Subianto melalui kementerian dan lembaga terkait segera memastikan dokumen lengkap Perpres 107 Tahun 2026 tersedia di kanal resmi dokumentasi hukum pemerintah, sehingga masyarakat dapat membaca dan mengunduhnya,” kata Yusri.

Ia menegaskan, kebijakan strategis yang menyangkut pengelolaan kebutuhan energi nasional semestinya disertai keterbukaan informasi mengenai dasar hukum dan mekanisme pelaksanaannya.

“Jangan sampai pemerintah sudah mengumumkan perubahan besar dalam sistem pengadaan energi nasional, tetapi masyarakat justru kesulitan memperoleh dokumen hukum yang menjadi landasan kebijakan tersebut. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari akuntabilitas pemerintah,” tutup Yusri.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.