JAKARTA – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, atas telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada tanggal 28 Oktober 2026, yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
ASPIRASI juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI beserta seluruh jajarannya, Ketua Panitia Kerja (Panja) beserta seluruh anggotanya, serta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang telah terlibat dalam proses pembentukan hingga terbitnya undang-undang ini.
“Bagi kami, terbitnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan momentum penting dalam perjalanan hubungan industrial dan perjuangan pelindungan hak-hak pekerja/buruh di Indonesia. Kehadiran undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur bidang ketenagakerjaan diharapkan menjadi landasan baru untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta menempatkan pelindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai bagian penting dari pembangunan nasional”. Demikian disampaikan Mirah Sumirat selaku Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( ASPIRASI) dalam keterangan Pers tertulisnya pada media.
Kami memandang bahwa undang-undang ini tidak boleh hanya menjadi dokumen hukum yang selesai setelah diundangkan. Lebih dari itu, harus menjadi instrumen negara untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja/buruh benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam praktik hubungan kerja sehari-hari.
ASPIRASI MENEKANKAN PENTINGNYA KETERLIBATAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN TURUNAN
Seiring dengan telah diundangkannya UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah akan memasuki tahapan penting berikutnya, yaitu menyusun berbagai peraturan pelaksanaan sebagai petunjuk teknis dan operasional dari undang-undang tersebut.
Dalam hal ini, ASPIRASI berharap dan meminta agar pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan RI, melibatkan perwakilan organisasi serikat pekerja/serikat buruh secara nyata dan substantif dalam proses penyusunan seluruh peraturan turunannya.
Keterlibatan serikat pekerja bukan sekadar formalitas atau hanya untuk memenuhi unsur konsultasi. Serikat pekerja harus diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan, kritik, serta pengalaman nyata yang dihadapi pekerja/buruh di lapangan.
Mengapa hal ini penting? Karena pihak yang paling memahami persoalan ketenagakerjaan bukan hanya pemerintah dan pengusaha, tetapi juga pekerja/buruh yang setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan hubungan kerja, pengupahan, status pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta berbagai persoalan lainnya.
Jangan sampai peraturan turunan justru mengurangi, mempersempit, atau mengaburkan semangat pelindungan yang telah dibangun melalui undang-undang ini.
UNDANG-UNDANG HARUS DILAKSANAKAN, BUKAN SEKADAR DIUNDANGKAN
Mirah juga menegaskan bahwa tantangan terbesar setelah terbitnya undang-undang ini adalah memastikan seluruh ketentuannya benar-benar dijalankan oleh semua pihak yang berkepentingan.
Pemerintah harus hadir sebagai regulator sekaligus pengawas yang tegas. Pengusaha wajib menjalankan ketentuan undang-undang dan memenuhi hak-hak pekerja/buruh. Sementara itu, pekerja dan serikat pekerja juga harus memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai kita memiliki undang-undang yang baik di atas kertas, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Jangan sampai pekerja/buruh kembali harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak-hak yang sebenarnya sudah dijamin oleh undang-undang.
Kami ingin memastikan bahwa perubahan regulasi ini membawa perubahan nyata, bukan sekadar perubahan nama dan susunan aturan.
ASPIRASI MENGAJAK SELURUH PIHAK MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MONITORING
Selanjutnya, ASPIRASI mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, organisasi pengusaha, organisasi serikat pekerja/serikat buruh, akademisi, hingga masyarakat luas untuk bersama-sama melakukan monitoring dan pengawasan terhadap implementasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya pada saat awal undang-undang diberlakukan. Kita perlu melihat bagaimana pelaksanaannya di perusahaan, bagaimana pengawasan terhadap pelanggaran dilakukan, bagaimana penyelesaian pengaduan pekerja/buruh, serta apakah hak-hak yang telah dijamin benar-benar diterima oleh para pekerja.
ASPIRASI juga akan menjalankan fungsi organisasi dalam mengawal implementasi undang-undang ini, menyerap laporan dan aspirasi anggota maupun pekerja/buruh di berbagai daerah, serta menyampaikan temuan dan evaluasi kepada pemerintah dan lembaga terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
Kami ingin memastikan bahwa undang-undang ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan dan manfaat nyata bagi jutaan pekerja/buruh beserta keluarganya.
Kami berharap ini menjadi awal yang baik untuk membangun masa depan ketenagakerjaan Indonesia yang lebih manusiawi, berkeadilan, bermartabat, dan memberikan kesejahteraan bagi pekerja/buruh.
Bagi ASPIRASI, perjuangan belum selesai hanya karena undang-undang telah diundangkan. Justru, perjuangan berikutnya adalah mengawal agar setiap pasal dan setiap ketentuan benar-benar dilaksanakan.
Undang-undang ini lahir untuk melindungi pekerja. Karena itu, jangan sampai dalam pelaksanaannya justru pekerja yang kehilangan perlindungan. Demikian pungkas Mirah Sumirat dalam keterangan Pers tertulisnya.(*)
