JAKARTA – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mendesak Menteri ESDM memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status kepemilikan kargo minyak mentah jenis Eastern Siberia-Pacific Ocean (ESPO) asal Rusia yang dibongkar di Terminal Lawe-Lawe, Kilang Pertamina Balikpapan.
CERI juga meminta Menteri ESDM menjelaskan peran E-System Solutions FZ-LLC dalam rantai pengadaan minyak mentah tersebut setelah menemukan sejumlah dokumen yang dinilai perlu memperoleh klarifikasi resmi.
Desakan itu disampaikan setelah CERI mempelajari dokumen pengadaan minyak mentah ESPO Rusia, melakukan penelusuran terhadap dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, serta mencermati sejumlah informasi yang telah dipublikasikan melalui pemberitaan media.
Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, Kamis (30/7/2026) mengatakan keterbukaan informasi menjadi penting karena pengadaan minyak mentah tersebut berkaitan dengan ketahanan energi nasional, penggunaan fasilitas negara, dan tata kelola pengadaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“CERI mendukung setiap upaya Menteri ESDM memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, karena menyangkut kepentingan negara dan uang publik, seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta terbuka terhadap pengawasan masyarakat,” kata Hengki.
Berdasarkan dokumen yang dipelajari CERI, sekitar 765.253 barel minyak mentah ESPO diangkut menggunakan MV Sierra dan dibongkar di Terminal Lawe-Lawe pada 28 Juni 2026.
Namun hingga kini, menurut CERI, belum terdapat penjelasan resmi mengenai apakah minyak tersebut telah menjadi aset pemerintah melalui BLU Lemigas atau masih menjadi milik pihak pemasok alias trader.
CERI memperoleh informasi, cargo crude oil ESPO itu diangkut oleh vessel Sierra yang terkena sanksi OFAC (Office of Foreign Asset Control USA), EU, UK dari port Kozmino Rusia tujuan China For Order, bukan tujuan Kilang Pertamina Balikpapan.
Selain itu, CERI juga meminta penjelasan mengenai formula harga pembelian minyak mentah yang dalam dokumen disebut menggunakan acuan Platts DTD Brent WMA Juni USD 85.50 per baerl ditambah premium (alpha) sebesar US$9,50 per barel menjadi USD 95.00 per barel.
CERI juga meminta pemerintah menjelaskan mitigasi risiko apabila transaksi tersebut melibatkan komoditas maupun kapal yang dalam sejumlah dokumen internasional dikaitkan dengan rezim sanksi di beberapa negara.
Menurut CERI, penjelasan tersebut penting agar publik mengetahui bahwa seluruh aspek kepatuhan hukum dan manajemen risiko telah dipertimbangkan sebelum transaksi dilakukan.
“Yang kami dorong adalah transparansi. Pemerintah perlu menjelaskan apakah seluruh aspek hukum, kepatuhan internasional, dan mitigasi risiko bisnis telah dianalisis secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi kepentingan negara di kemudian hari,” ujar Hengki.
Jangan Menyalahgunakan Perpres Nomor 26 Tahun 2026
Hengki menegaskan, CERI juga mengingatkan agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional tidak disalahgunakan sebagai dasar untuk mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Menurut Hengki, ada kerawanan pada penggunaan Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 7, yang sangat bisa mengakibatkan terjadinya pembelian tanpa tender dengan harga kemahalan dari harga pasar tanpa berakibat hukum di kemudian hari, sangat rawan disalah gunakan.
Dikatakan Hengki, CERI menilai harusnya hubungan G to G menjadi B to B, yaitu NOC Rusia dengan BLU Lemigas, bukan NOC Rusia dengan trader E System Solutions FZ LLC baru kemudian dengan BLU Lemigas. “Jika ini yang terjadi, namanya transaksi abu leke,” ungkap Hengki.
Seharusnya, kesepakatan itu bisa mencontoh kesepakatan Indonesia dengan Arab Saudi yang menjadi kontrak jangka panjang Pertamina dengan NOC Saudi Aramco.
Temuan CERI Mengenai E-System Solutions FZ-LLC
Dalam penelusurannya, CERI menemukan bahwa berdasarkan dokumen AHU Kementerian Hukum, E-System Solutions FZ-LLC pernah menjadi pemegang saham mayoritas PT ESYSTEM SOLUTIONS INDONESIA dengan kepemilikan 75 persen berdasarkan perubahan data perseroan tertanggal 12 September 2023.
CERI juga mencermati bahwa nama E-System Solutions FZ-LLC, perusahaan yang berkedudukan di Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab, tercantum sebagai supplier/trader dalam dokumen pengadaan minyak mentah ESPO Rusia yang dipelajari CERI.
“Berdasarkan dua dokumen tersebut, terdapat nama perusahaan yang sama, yakni E-System Solutions FZ-LLC. Karena itu, kami meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai posisi dan peran perusahaan tersebut dalam rantai pengadaan minyak mentah ESPO ke Indonesia. Permintaan ini merupakan bagian dari upaya memperoleh kejelasan informasi, bukan kesimpulan adanya pelanggaran,” kata Hengki.
Menurut Hengki, pemerintah juga perlu menjelaskan apakah perubahan struktur kepemilikan PT ESYSTEM SOLUTIONS INDONESIA setelah 12 September 2023 berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan tersebut atau merupakan aksi korporasi yang berdiri sendiri.
Pada akta PT Esystem Solutions Indonesia Nomor 02 tanggal 10 Juli 2026, sebanyak 5.000 lembar saham tercatat milik Habib Abderrahmane BouKharouba dan 5.000 lembar saham lainnya tercatat milik Ilya Kosyanenko.
Nama Perusahaan Muncul dalam Pemberitaan Proyek Pertahanan
Selain temuan tersebut, CERI juga mencermati pemberitaan media yang menyebut PT ESYSTEM SOLUTIONS INDONESIA terlibat dalam proyek strategis sektor pertahanan sebagai mitra dalam program peningkatan kemampuan pesawat tempur M-346F Leonardo, termasuk integrasi sistem electronic warfare, jammer, dan persenjataan produksi dalam negeri.
Menurut Hengki, informasi mengenai proyek pertahanan tersebut berasal dari pemberitaan media dan bukan merupakan hasil investigasi maupun temuan independen CERI.
“Kami tidak mengaitkan proyek pertahanan dengan pengadaan minyak mentah Rusia. Namun, karena nama grup perusahaan yang sama muncul dalam dokumen pengadaan minyak dan juga disebut dalam pemberitaan mengenai proyek strategis pertahanan, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara komprehensif agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak berkembang berbagai spekulasi,” ujar Hengki.
Minta Klarifikasi Empat Kementerian
Atas dasar berbagai temuan dan informasi tersebut, CERI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Hukum, serta Kementerian Pertahanan memberikan penjelasan kepada publik mengenai status kepemilikan minyak mentah ESPO yang berada di Terminal Lawe-Lawe, dasar penetapan harga pembelian beserta formula premium (alpha) yang digunakan, status dan peran E-System Solutions FZ-LLC dalam rantai pengadaan minyak mentah ESPO ke Indonesia.
Selain itu, juga diperlukan penjelasan mengenai kesesuaian struktur kepemilikan saham PT ESYSTEM SOLUTIONS INDONESIA beserta perubahan data perseroannya dengan ketentuan penanaman modal dan administrasi badan hukum.
Tak kalah penting, CERI juga mendorong adanya penjelasan pemerintah, apakah keterlibatan E-System Solutions FZ-LLC dalam rantai pengadaan minyak telah melalui proses due diligence dan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Permintaan klarifikasi ini justru bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat. Semakin cepat pemerintah menyampaikan penjelasan resmi, semakin kecil ruang bagi berkembangnya spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor energi maupun sektor strategis nasional,” tegas Hengki.
CERI menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan pelaksanaan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.(*)
