SIANG itu, hujan baru saja reda. Jalanan di sekitar Sudirman masih basah, dan kaca gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya matahari yang malu-malu menembus awan. Saya melangkah ke lobi hotel, langsung menuju restoran Jepang di lantai dua. Aroma shoyu dan dashi sudah menyambut sejak pintu geser terbuka.
Di sudut ruangan, Yuni sudah duduk tegak, mengenakan blazer biru tua. Ia CFO Yuan Holding, Hong Kong. Di sampingnya, Aling, Kepala Perwakilan Yuan di Jakarta, melambaikan tangan begitu melihat saya.
“Ale, kami pesan private room. Biar lebih nyaman,” ujar Aling sambil tersenyum.
Ruangan itu berpanel kayu, lampu temaram, dan suara air mengalir dari dinding batu di sebelah kanan. Menu kaiseki sudah tersusun di meja: sashimi, chawanmushi, dan pot kecil untuk shabu-shabu.
“BPS baru rilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal ini 5,12%,” kata Yuni sambil mengangkat alis. “Kelihatan impresif, kan?”
Saya tersenyum tipis. “Impresif di kertas, bukan di jalan.”
Aling menyahut, “Kenapa begitu? Angka segitu seharusnya bagus, ya?”
Saya memutar cangkir di tangan. “Kita lihat faktanya. Konsumsi rumah tangga stagnan, survei BI tunjukkan tabungan turun, penjualan ritel nggak bergerak. Kalau benar konsumsi motor utama, mestinya daya beli kelihatan naik, tapi di lapangan malah sebaliknya.”
Yuni menimpali, “Saya cek PMI Manufaktur, beberapa bulan lalu malah di bawah 50. Itu artinya industri nggak ekspansif.”
“Betul,” lanjut saya, “kontribusi manufaktur terhadap PDB terus turun. Kita makin tergantung pada sektor yang tidak berkelanjutan. Inflasi rendah pun bukan tanda sehat, tapi permintaan lemah. Harga nggak naik karena orang nggak beli, bukan karena supply melimpah.”
Aling mencondongkan badan. “Terus ekspor-impor?”
“ Tren Ekspor turun karena harga komoditas global lesu. Impor barang modal juga berkurang. Itu sinyal investasi produktif melemah. Sementara itu, modal asing keluar dari pasar saham dan SRBI. CDS kita naik, artinya risiko kita dianggap lebih tinggi.” Jawab saya.
Yuni tersenyum miring. “Jadi angka 5,12% itu… kosmetik?”
Saya mengangguk pelan. “Secara teknis sah, sesuai formula PDB. Tapi komponen tertentu bisa ‘dipoles’, misalnya belanja pemerintah atau BUMN dinaikkan di kuartal tertentu—supaya headline growth tetap cantik. Masalahnya, itu tidak mencerminkan mesin ekonomi riil yang sehat. Angka ini lebih berguna sebagai narasi politik daripada panduan bisnis.”
Hening sebentar. Di luar, lalu lintas Sudirman macet, lampu-lampu mobil berbaris panjang.
Aling akhirnya berkata pelan, “Kalau begitu, kita harus baca angka ini seperti membaca brosur properti: fotonya indah, tapi tanahnya mungkin rawa.”
Kami bertiga tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena tahu kebenarannya pahit. “ Kenapa ? Tanya aling
“ Terlalu besar outstanding liabilities akibat pemerintahan sebelumnya, jadi mungkin karena itu terpaksa window dressing lewat angka BPS. “ kata saya “ maklum anggota kabinet sekarang kan kelanjutan dari rezim sebelumnya”
Yuni mengangguk pelan. Dia bisa maklum alasan saya.
Aling duduk bersandar, matanya tajam menatap saya. “Ale, sejak Yuni jadi CFO Yuan, udah 3 kali 17 agustus Yuni engga pimpin upacara kenaikan Bendera di salah satu pabrik punya GI,” katanya sambil menaruh sumpitnya.
“Kenapa sih ada Gerakan kibarkan bendera One Pience selain merah putih. Itu meremehkan nasionalisme? Bendera, lagu kebangsaan, itu simbol yang menyatukan.”Tanya Aling
Saya menatapnya balik. “Aling, mereka generasi Tan Malaka. Kaum Madilog. “ Jawab saya sambil tertawa kecil. “ ingat engga dulu tahun 1983 saat kita masih aktif di Marhaen. Kita bedah buku Madilog. Apa quote Tan Malaka yang menginspirasi?
Aling tersenyum. “ Kemerdekaan sejati adalah ketika perut rakyat kenyang, pikirannya bebas, dan tangannya menguasai alat produksi. “ Katanya. Saya acungkan jempol.
“ Ya..” Aling mengangguk angguk. “ Tan Malaka menolak nasionalisme yang hanya bersandar pada symbol. Karena itu seperti memberi rakyat mimpi tanpa memberi mereka tempat tidur untuk tidur nyenyak. Kita berdiri di bawah bendera, tapi tanahnya masih dipagari orang lain.”
Yuni, yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. “Tapi rakyat butuh identitas, kak. Kalau bukan simbol, apa yang akan membuat mereka merasa bagian dari negara ini?”
Saya mencondongkan tubuh, suara saya lebih rendah. “Identitas tanpa perut kenyang adalah ilusi. Kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi itu kemerdekaan semu. Kita punya presiden, parlemen, lagu kebangsaan… tapi kalau industri kita bergantung pada impor, kalau hutang luar negeri membatasi kebijakan kita, kesepakatan tarif membuat kita kehilangan kedaulatan, kita tetap berdiri di bawah bendera yang tiangnya dipegang orang lain.”
Yuni menghela napas panjang. “Jadi menurutmu semua yang kita rayakan tiap 17 Agustus itu… sia-sia?”
Saya memandangnya lama. “Bukan sia-sia. Tapi belum selesai. Tan Malaka bilang, nasionalisme sejati tumbuh dari basis ekonomi mandiri. Dan itu harus melalui reformasi agraria, industri lokal yang kuat, keuangan nasional yang bebas dari dikte luar negeri. Kalau itu tidak ada, semua kemerdekaan hanya dekorasi panggung.”
Yuni meletakkan cangkir tehnya dengan pelan, tapi nada suaranya tegas. “Kamu bicara seolah kita masih dijajah.”
Saya senyum aja. Tapi Aling menjawab dengan analogis “Karena kita memang masih dijajah. Bedanya, sekarang penjajahnya bukan datang dengan kapal perang, tapi dengan kontrak dagang, pinjaman luar negeri, dan janji investasi. Dan kita… kita yang menyambut mereka di karpet merah.”
Yuni terdiam. Tatapannya kosong menembus jendela, ke arah hujan yang mulai turun. “Jadi,” katanya lirih, “kemerdekaan itu baru nyata kalau kita bisa berdiri di atas kaki sendiri.”
Saya mengangguk. “Itu yang Tan Malaka coba teriakkan seumur hidupnya. Tapi sampai sekarang, suara itu masih kalah oleh tepuk tangan pada panggung kemerdekaan semu.”
Kami akhirnya terdiam. Hening.
Pelayan datang membawa sepiring tempura, memecah keheningan yang berat. Kami kembali makan, tapi tidak ada yang benar-benar menikmati. Di dalam kepala masing-masing, mungkin pertanyaan itu masih menggantung: Apakah kita benar-benar merdeka?
***
“ Ale, kemarin saya bertemu dengan beberapa analis energi di Singapura. Menariknya, mereka membandingkan Pertamina dan Petronas. Menurut mereka, gap-nya sudah terlalu jauh. Kamu tahu, kan, penyebabnya?” Kata Yuni. Yuan punya unit business oil and gas. Punya konsesi block Gas di Libia, Asia Tengah dan Ausi. Tentu wajar kalau Yuni jadi pemerhati soal NOC.
Saya menghela napas, meraih cangkir teh hijau. “Tahu. Dan bukan sekadar karena harga minyak.”
Aling mencondongkan tubuh. “Coba jelaskan. Saya penasaran.”
“Pertamina itu punya dua wajah,” saya memulai. “Satu, sebagai perusahaan yang harus mencari laba. Satunya lagi, sebagai pelaksana public service obligation, mendistribusikan BBM dan LPG bersubsidi. Bayangkan, margin keuntungannya diperas dari dua sisi: biaya operasional tinggi dan kewajiban sosial yang besar. Petronas tidak punya beban itu. Mereka bisa reinvest semua laba untuk ekspansi global.”
Aling mengangguk, matanya tajam. “Itu masuk akal. “
“ Tapi saya lihat Petronas juga unggul di strategi ekspansi.” Kata Yuni. “ Sejak 1990-an mereka sudah masuk Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Mereka membangun LNG sebagai tulang punggung, menguasai rantai pasok global. Pertamina? Baru agresif di luar negeri dalam sepuluh tahun terakhir, itu pun banyak di lapangan mature yang produksinya menurun. Hasilnya, lebih dari 80% pendapatan Pertamina tetap dari pasar domestik. Petronas? Hampir 70% dari ekspor.” Lanjutnya.
Aling menimpali sambil menuang shabu-shabu ke mangkok saya. “Jadi bukan cuma soal geografi, tapi juga efisiensi ya?”
“Persis. Operating cost per barrel Pertamina itu relatif tinggi. Infrastruktur hulu banyak yang tua, kilang lambat dimodernisasi, rantai distribusi domestik luas tapi belum efisien. Petronas punya integrated value chain yang ramping, plus teknologi deepwater exploration.” Kata Yuni.
Yuni meletakkan sumpitnya. “Dan tata kelola?”
Saya tersenyum tipis. “Itu bagian yang paling menentukan. Petronas punya direksi yang relatif stabil, tidak diguncang intervensi politik setiap dua atau tiga tahun. Pertamina sering ganti manajemen mengikuti siklus kekuasaan. Strategi jangka panjang jadi terputus-putus.”
Aling menarik napas dalam. “Jadi, kombinasi mandat ganda, ekspansi yang terlambat, efisiensi rendah, tata kelola yang rapuh, dan regulasi harga domestik yang menekan margin. Wajar kalau gap-nya makin jauh.”
Saya meneguk teh hijau yang mulai mendingin. “Itu belum bicara soal branding. Petronas bangun citra global lewat Formula 1 dan agenda keberlanjutan. Pertamina lebih fokus di branding domestik. Di mata pasar internasional, itu membuat perbedaan besar.”
Yuni memandang keluar jendela, ke arah lalu lintas Sudirman yang mulai padat. “Ale, ini lebih dari sekadar studi banding. Ini peringatan. Kalau Pertamina tidak berubah, dia akan makin sulit mengejar ketertinggalan.”
Saya mengangguk. “Betul. Dalam bisnis global, yang lambat beradaptasi akan tergilas. Energi bukan hanya minyak dan gas. Ini soal strategi, tata kelola, dan positioning global.”
Pelayan baru saja meninggalkan ruangan setelah mengisi ulang teko teh hijau. Yuni membuka iPad-nya, layar menampilkan tabel dan grafik.
“Ale “ katanya sambil menunjuk layar, “ini perbandingan singkat yang saya minta dari tim analis Yuan. Pertamina 2023. Pendapatan sekitar US$75,8 miliar, laba bersih US$4,44 miliar. Petronas 2024. Pendapatan RM320 miliar, laba bersih RM55,1 miliar. Kalau dikonversi kurs rata-rata, margin bersih Petronas hampir 17%, Pertamina cuma sekitar 5,8%.”
Saya mengangguk pelan. “Itu sudah menceritakan semuanya. Net profit margintiga kali lipat itu bukan sekadar efisiensi, tapi juga hasil dari bebasnya Petronas dari beban PSO.”
Aling meraih catatan dari tasnya. “Saya juga lihat dari sisi produksi. Pertamina tahun 2023 produksi minyak sekitar 566 ribu barel per hari dan gas 2.766 mmscfd. Petronas tahun 2024 entitlement produksinya 1,67 juta boe per hari. Skala dan diversifikasi mereka jelas lebih luas.”
“Satu hal lagi,” tambah saya sambil mengambil sumpit, “Return on Average Capital Employed (ROACE) Petronas konsisten di atas 12–14% dalam lima tahun terakhir, bahkan saat harga minyak jatuh. Pertamina? Berfluktuasi, rata-rata di bawah 8%. Ini berarti modal mereka menghasilkan yield yang lebih rendah.”
Yuni menutup iPad-nya, lalu berkata, “Jadi kalau kita bicara daya saing, indikatornya jelas: margin, ROACE, skala produksi, efisiensi biaya, dan diversifikasi. Semua mengarah ke kesimpulan yang sama, Pertamina tertinggal jauh.”
“Dan jangan lupa,” sahut saya, “Petronas mengalokasikan belanja modal (capex) lebih dari RM50 miliar per tahun untuk proyek global, sementara Pertamina lebih banyak terserap untuk proyek domestik yang kadang lebih bersifat politis daripada ekonomis.”
Aling tersenyum pahit. “Artinya, jarak itu bukan sekadar perbedaan angka, tapi perbedaan filosofi bisnis. Petronas bermain di papan global, Pertamina masih terlalu terikat meja domestik.”
Saya memandang mereka berdua. “Persis. Dan di era transisi energi ini, yang lambat beradaptasi akan kehilangan relevansi, secepat lampu neon restoran ini padam di malam hari.”
Kami terdiam sebentar, hanya terdengar suara halus potongan daging wagyu yang dicelupkan ke dalam kuah shabu-shabu yang mendidih.
Sambil menuangkan teh ke cangkir saya, Yuni menatap serius. “ Ale, di luar angka-angka ini, yang membuat investor ragu terhadap Pertamina adalah persepsi integritasnya. Aku bukan bicara soal individu, tapi sistem.”
Saya mengangguk pelan. “Celah moral hazard?”
“Ya,” jawab Yuni tanpa ragu. “Dalam banyak proyek, ada titik-titik rawan yang membuat keputusan bisnis tidak lagi murni berbasis kelayakan komersial. Procurement besar, kontrak pengadaan, hingga penunjukan mitra sering kali lebih ditentukan oleh kedekatan politik daripada track record atau cost efficiency.”
Aling menimpali, suaranya pelan tapi tegas. “Aku pernah dengar kasus tender kilang yang speknya disusun sedemikian rupa sehingga hanya satu vendor yang bisa lolos teknis. Harga pun melambung 20–30% dari benchmark global, tapi tetap jalan karena ada restu politik. Belum lagi kita sudah sama sama tahu, bagaimana mafia pengadaan BBM yang korup sistematis. Itu sudah berlangsung sekian decade”
Saya tersenyum kecut. “Itulah bedanya dengan Petronas. Mereka pun BUMN, tapi governance-nya lebih disiplin. Dewan direksi punya accountability yang kuat. Sementara di Pertamina, manajemen sering berubah sesuai siklus politik. Itu membuat setiap direksi baru merasa harus mengamankan posisi, baik untuk bertahan, maupun untuk membayar utang politik.”
Yuni memutar iPad-nya, menampilkan diagram alur proses bisnis Pertamina. “Lihat di sini,” katanya menunjuk. “Ada terlalu banyak approval layer. Secara teori, itu mengurangi risiko fraud. Tapi dalam praktik, setiap layer jadi titik tawar, celah rent-seeking.”
“Dan jangan lupa,” saya menambahkan, “PSO memberi pembenaran untuk cost padding. Karena ada subsidi dan kompensasi negara, selisih harga beli–jual bisa menjadi ladang permainan angka. Sulit diaudit tuntas karena bercampur dengan klaim kewajiban publik.”
Aling menatap saya. “Jadi pada akhirnya, sistem itu sendiri yang membuat korupsi menjadi systemic risk?”
Saya mengangguk. “Betul. Ini bukan sekadar pelanggaran oknum, tapi desain yang membuka peluang. Petronas bisa fokus pada efisiensi dan ekspansi global. Pertamina tersandera oleh siklus politik, struktur birokratis, dan budaya bisnis yang kadang lebih memikirkan rente daripada daya saing.”
Yuni menutup percakapan itu dengan kalimat yang terdengar seperti vonis “Dan selama celah itu dibiarkan menganga, semua rencana transformasi akan jadi kosmetik. Kinerja bisa naik sesaat, tapi daya saing jangka panjang akan tetap terkikis.”
Kami bertiga terdiam. Di meja, daging wagyu yang tadi hangat kini mulai dingin. Entah mengapa, rasanya sama seperti semangat reformasi yang sering hangat di awal, lalu mendingin sebelum matang.
Pelayan baru saja membersihkan piring sashimi terakhir ketika Yuni mencondongkan tubuh ke depan. “ Ale. kalau semua ini jelas masalah struktural, apa langkah reformasi yang paling strategis?” tanyanya.
Saya meletakkan cangkir teh di meja. “Kalau saya, sarannya tegas. Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Hulu Minyak dan Gas Bumi. Saat ini, SKK Migas berperan sebagai pemilik SDA migas tapi tidak operasional, model ini lemah. SKK Migas hanya berdasar Perpres Nomor 9 Tahun 2013, jadi sangat rentan dipermainkan pengusaha rente dan minim pengawasan konstitusional dari DPR.”
Aling menatap saya dengan dahi berkerut. “Jadi?”
“Jadi, kita butuh National Oil Company Dominated Model. SKK Migas ditempatkan di bawah Pertamina. Semua blok migas yang sekarang dikelola operator asing, Chevron, CNOOC, atau lainnya, share SKK Migas diserahkan ke Pertamina. Itu akan mengubah skala permainan.”
Yuni mengangkat alis. “B, itu perubahan besar. Pemerintah siap?”
“Saya tidak tahu soal kesiapan politik, tapi secara bisnis ini masuk akal. Sejak 2020 kita punya Indonesia Investment Authority (INA), Sovereign Wealth Fund. INA bisa sekuritisasi resource itu untuk dapatkan dana dari pasar, kemudian memberi Pertamina dana untuk membangun downstream. Model ini akan membuat Pertamina jadi entitas bisnis global tanpa kehilangan fungsi logistik dan distribusi BBM domestik.”
Aling tersenyum kecil. “Kalau begitu, dampaknya ke ranking dunia?”
Saya menatapnya mantap. “Dengan skema ini, aset Pertamina bisa jadi terbesar nomor empat dunia. Laba? Bisa mendekati Saudi Aramco. Petronas? Jauh tertinggal, hanya liliput.”
Yuni menutup iPad-nya dan bersandar. “Ale, itu bukan sekadar strategi bisnis. Itu blueprint nasional.”
Saya mengangguk. “Betul. Dan kalau kita tidak berani menata ulang struktur, selamanya kita hanya jadi penonton di arena global. Pertamina akan terus membandingkan dirinya dengan Petronas, padahal seharusnya sudah berada di liga Aramco.”
“ Kenapa ada UU Migas tahun 2001 dan sampai kini tidak direvisi? Tanya Yuni.
“ Karena sejatinya kita belum merdeka.! Jawab Aling. Saya senyum aja.
Kami bertiga terdiam. Di luar, hujan sudah reda, dan langit Jakarta kembali memantulkan cahaya sore.***
