POLITIK domestik Indonesia memang penuh kejutan dan irasional, sulit diprediksi dengan pendekatan teori politik. Kepastian dalam politik di Indonesia, adalah ketidakpastian itu sendiri. Dalam konteks hubungan atau koalisi antara aktor-aktor politik papan atas, didasarkan oleh semboyan “datang bersama-sama, berjuang bersama-sama dan bubar secara seksama”.
Syahwat kekuasaan mantan presiden Jokowi yang terus bergelora, merupakan fenomena baru dalam sejarah politik kekuasaan di Indonesia. Untuk mengakomodir nafsu politik Jokowi, telah mengorbankan norma etika, moral dan hukum, bahkan tercabiknya kekuasaan Presiden Prabowo.
Dukungan Jokowi terhadap Prabowo pada Pilpres 2024, tampaknya merupakan bagian dari grand scenario, operasi garis dalam sang raja jawa, dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti solo. Gelar operasi garis dalam Jokowi, sudah dimulai ketika Jokowi menempatkan Gibran sebagai Wapres dan mengerahkan seluruh network kekuasaannya untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Kemudian Jokowi meminta jatah kekuasaan di kabinet Prabowo, dengan menempatkan para loyalisnya sebagai menteri. Untuk memperkokoh kekuatan, jokowi berusaha mengendalikan institusi hukum berada di tangannya. Dengan network kekuasaan jokowi yang telah berada di inner circle presiden Prabowo, maka target operasi adalah menyerang dari dalam, terhadap sasaran terlemah dan sensitive yang dapat menggoyah legitimasi kekuasaan Prabowo.
Intermediate target yang telah dilancarkan oleh Jokowi, di antaranya pengerahan para loyalis, untuk menciptakan kegaduhan yang dipicu oleh kebijakan Prabowo, seperti kebijakan efisiensi APBN, oleh DPR dijadikan bola liar yang mengakibatkan terjadinya aksi kolosal demo mahasiswa.
Kemudian keputusan MK tentang perubahan ambang batas dukungan dalam Pilkada 2024, oleh kubu Gerindra di DPR dilakukan upaya revisi terhadap putusan MK, ujungnya memicu aksi demo kolosal mahasiswa. Pernyataan Sri Mulyani soal APBN pada Maret 2025 tekor Rp. 104,2 triliun, telah menciptakan kecemasan publik. Sikap Sri Mulyani tersebut tidak pernah dilakukan di era Jokowi. Adanya upaya terselubung dari DPR, dengan modus intransparansi revisi UU TNI, telah memicu gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Kebijakan Bahlil soal tataniaga gas yang menuai kemarahan publik akibat kelangkaan gas, tidak dapat dianggap sekedar kelalaian Bahlil.
Operasi garis dalam yang digelar Jokowi, juga memainkan lini serang penegak hukum, dengan modus standar ganda pemberantasan korupsi. Di satu sisi pemerintahan Prabowo didisain sukses mengungkap kasus mega korupsi, tapi di sisi lain tidak berdaya untuk menyeret otak pelaku perampokan uang negara.
Hal tersebut telah membangun image negative terhadap citra Prabowo yang oleh public disebut sebagai omon-omon saja. Prabowo dipandang sebagai presiden dengan kekuasaan minimalis dan terbentuk image adanya pembagian kekuasaan presiden dengan Jokowi.
Upaya melemahkan otoritas presiden Prabowo, secara terukur terus dilakukan Jokowi, melalui provokasi para menteri loyalis Jokowi yang mengisyaratkan telah terjadi dualism loyalitas dalam pemerintahan Prabowo. Sikap otoritarian personality pikiran Jokowi sangat destruktif, terbukti telah menghancurkan kedigjayaan KPK, ambisi untuk perpanjang jabatan presiden 3 periode, memaksakan Gibran sebagai Capres telah merusak institusi, mengeksploitasi hukum untuk memainkan politik sandera.
Kerawanan Operasi garis dalam Jokowi, tampaknya tidak hanya telah terdeteksi oleh presiden Prabowo, tetapi dirasakan telah menjadi krikil dalam sepatu Prabowo dan memancing naluri militernya, untuk segera melakukan konsolidasi kekuatan, dalam rangka mengeliminir setiap potensi ancaman yang dapat merongrong kewibawaan presiden.
Menghadapi bahaya sikap otoritarian personality Jokowi, Prabowo juga telah mengambil langkah taktis, dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya di pos-pos strategis dan menyiapkan kejaksaan agung sebagai satuan pemukul reaksi cepat, untuk mengeliminir anasir lawan yang selama ini melakukan tindakan insubordinasi terhadap kebijakan Prabowo.
Konstelasi politik nasional, memasuki babak baru kehidupan politik dengan eskalasi kerawanan politik yang terus merambat naik, akibat dimulainya perseteruan “dua konco politik” yang berbeda destinasi. Bagi Prabowo, kekuasaan presiden yang berada ditangannya, adalah jalan jihad yang Tuhan berikan untuk meninggikan derajat Prabowo sebagai manusia dan pemimpin yang amanah.
Bagi Prabowo berpihak pada amanah mensejahterakan rakyat, bukan pilihan tetapi adalah kewajiban dan kehormatan. Oleh karenanya merugilah Prabowo jika menghamba kepada Jokowi, karena sesungguhnya jokowi tidak lebih dari residu kekuasaan. Menghadapi pikiran jokowi yang otoritarian personality, dengan daya rusak yang dasyat, Prabowo tentunya amat memahami untuk memegang teguh pada semboyan Now or Never.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
