KETIKA bicara soal bea cukai, ada kegeraman publik terhadap kinerja bea cukai yang amat tercoreng oleh kasus korupsi impor, gratifikasi, suap menyuap, penyitaan barang secara ilegal dan pengadaan 16 kapal patroli cepat. Belum lagi gaya hidup hedonis di kalangan jajaran bea cukai, seperti di Jogjakarta dan Makassar, menambah potret buram suburnya praktek korupsi di lingkungan bea cukai.
Buruknya pelayanan Bea Cukai dapat tercermin dari lambatnya proses pengurusan dokumen, prosedur yang berbelit-belit, dan kurangnya responsivitas terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Praktik ini merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip integritas serta profesionalisme dalam administrasi publik.
Para petugas Bea Cukai yang terlibat dalam praktik ini tidak hanya melanggar hukum dan etika, tetapi juga merusak citra lembaga pemerintah secara keseluruhan. Terlebih lagi bea cukai adalah garda terdepan yang menjaga pintu gerbang citra Indonesia.
Mencermati carut marut kinerja bea cukai yang bersumber dari lemahnya aspek manajemen jajaran pimpinan, sudah saatnya pemerintah mengambil sikap tegas, untuk menempatkan figur Dirjen bea cukai yang memiliki integritas moral dan etika, dalam rangka membenahi pelayanan bea cukai yang selama ini oleh publik dipandang paling tidak transparan, efisien dan bersifat koruptif serta berdampak amat merugikan masyarakat.
Oleh sebab itu penunjukan Letjen Purn Jaka Budi Utama sebagai Dirjen bea cukai, tentunya didasarkan oleh pertimbangan rekam jejak Letjen Purn Jaka, sebagai sosok prajurit yang memegang teguh komitmen “tugas adalah kehormatan” dan senantiasa mengedepankan kesederhanaan dalam berprilaku serta menjunjung tinggi disiplin dalam bertugas.
Di samping itu, Letjen Purn Jaka, memiliki latar belakang intelijen yang akan bermanfaat, untuk mengurai simpul-simpul hambatan di internal bea cukai. Tuntutan performa Dirjen bea cukai, harus memiliki latar belakang pendidikan bidang keuangan atau akuntansi, nampaknya bukan lagi sebagai keharusan. Mengingat kondisi krisis internal bea cukai yang cukup akut, dibutuhkan figur pemimpin yang memegang teguh komitmen moral dan hukum serta bersih dari isu korupsi.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
