APA jadinya jika Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai lembaga tinggi negara, sudah bertahun-tahun lamanya memberikan sosialisasi 4 Pilar MPR-RI kepada masyarakat luas, dengan materi sejarah Indonesia yang salah bahkan menyesatkan.
Menurut keterangan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (RKMPS) Batara Hutagalung, pihaknya telah menyampaikan kepada pimpinan MPR RI Ahmad Muzani, bahkan kepada pimpinan MPR RI periode sebelumnya, tentang kesediaannya berpartisipasi mengkoreksi buku sosialisasi 4 pilar MPR RI, dengan tujuan agar program sosialisasi 4 pilar MPR RI, dengan anggaran TA 2025 sebesar Rp 1,7 Triliun, dapat menyajikan fakta sejarah yang benar kepada masyarakat, sehingga akan memberi kontribusi positif bagi terciptanya semangat persatuan dan kesatuan.
Kesalahan penulisan sejarah dalam buku sosialisasi 4 pilar MPR RI, diantaranya terkait asal usul nama Indonesia, cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia, periodesasi masa penjajahan, penyerahan kekuasaan penjajahan Jepang kepada sekutu, hasil konperensi meja bundar dan masih banyak lagi yang harus dikoreksi.
Dihadapkan oleh carut marut historiografi kebangsaan Indonesia, akibat fabrikasi dan pemalsuan oleh Belanda serta manipulasi maupun pemutar balikan oleh anasir anti RI secara terstruktur sistematik dan massif.
Pemahaman publik tentang sejarah bangsa semakin buruk, sejalan dengan kebijakan dihapusnya pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Sudah saatnya MPR-RI sebagai lembaga tinggi negara, harus mengambil peran sentral, dalam upaya meluruskan historiografi kebangsaan Indonesia.
Revisi buku sosialisasi 4 pilar MPR RI, sebagai bentuk komitmen MPR terhadap pemahaman publik tentang sejarah bangsa yang benar. Pimpinan MPR RI Ahmad Muzani, diharapkan memiliki moral kepemimpinan yang berkarakter negarawan, sehingga memandang revisi buku sosialisasi 4 pilar MPR RI, sebagai suatu momentum yang sejalan dengan upaya meluruskan sejarah bangsa ini.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
