PENGALAMAN menggunakan jasa transportasi online, telah menggugah sentimen nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Pasalnya semakin hari, perusahaan transportasi online atau lazim disebut sebagai perusahaan platform yang semuanya dimiliki oleh pihak asing, menunjukan sikap ‘memeras’ mitra pengemudi, dengan persentase pemotongan biaya hingga 40 persen sampai 50 persen. Sementara para pengemudi dibebankan biaya perawatan kendaraan dan biaya lain menyangkut kebutuhan kendaraan.
Mencermati adanya ketidakwajaran pembagian persentase dari perusahaan transportasi online, pihak kementerian perhubungan hanya diam. Muncul kecurigaan publik, adanya dugaan main mata antara perusahaan transportasi online dengan kementerian perhubungan.
Jasa transportasi online, adalah bidang usaha yang melibatkan hajat hidup rakyat banyak, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk hadir memberikan regulasi yang saling menguntungkan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap praktek perusahaan transportasi online melakukan ‘pemerasan terselubung’ terhadap pengemudi, semata-mata berharap rente dari perusahaan transportasi online.
Sudah saatnya pemerintah berani bersikap tegas terhadap perusahaan transportasi online yang menerapkan pembagian persentase yang mencekik leher. Pemerintah seharusnya mampu untuk menyediakan jasa transportasi online plat merah. Negara tidak boleh kalah dengan perusahaan asing yang tidak memberi kemaslahatan bagi rakyat.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
