CERI: Keinginan Percepat Perpanjangan IUPK Freeport Adalah Pelanggaran Nyata Presiden Jokowi Terhadap UU Minerba

oleh

JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman merasa aneh dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait keinginannya mempercepat perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia (FI) yang diduga telah melanggar UU Minerba Nomor 3 tahun 2020 Pasal 169 B ayat 2.

“Pasal tersebut di atas jelas menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia paling cepat 5 tahun sebelum tahun 2041 baru bisa mengajukan perpanjangan IUPK-nya, tepatnya tahun 2036, dan paling lambat tahun 2040,” tegas Yusri Usman, Kamis (28/3/2024) di Jakarta.

Jadi, sambungnya, keinginan mempercepat IUPK PT FI pada Juni 2024 adalah pelanggaran nyata Presiden Jokowi terhadap UU Minerba, meskipun PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara berhasil direvisi tetapi UU Minerba tidak direvisi.

“Aneh pernyataan Presiden Jokowi ini, jadi siapa yang berkepetingan untuk mempercepat perpanjangan IUPK PT FI dengan melanggar UU Minerba Nomor 3 tahun 2020 Pasal 169 B ayat 2,” ungkap Yusri heran.

Sementara itu, dilansir dari laman cnnindonesia.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut keinginan pemerintah untuk menambah kepemilikan saham sebesar 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 61 persen masih cukup panjang. Pasalnya, negosiasi berjalan sangat alot.

Hal ini disampaikan Jokowi usai bertemu dengan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3/2024) siang.

“Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya, tapi saya yakin angka (61 persen) itu bisa kita dapatkan. Ya namanya negosiasi kan udah lama ini, alot. Alot banget,” katanya saat memberi sambutan pada Kongres ke-12 Hikmahbudhi di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3).

Pemerintah saat ini sudah menguasai 51 saham utama PT Freeport Indonesia, dan berencana bakal menambah lagi 10 persen.

Baca Juga :   CERI: Kalau Ahok Ditanya Kerugian Negara Impor LNG, Pasti Jawabannya Sudah Untung Besar Pertamina

Menurut Jokowi, untuk tahap awal yang dikejar adalah perpanjangan kontrak PTFI di Indonesia. Ditargetkan bisa selesai paling lambat Juni 2024.

“Ini regulasinya rampung dulu baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan nggak ampai Juni lah, secepatnya. Kalau bisa secepatnya paling lambat Juni,” jelasnya.

Hari ini Jokowi bertemu CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson di Istana Kepresidenan.

Bos besar Freeport itu datang bersama para petinggi Freeport antara lain Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia sekaligus CFO Freeport McMoran Kathleen Quirk.

Tony menyebut mereka sempat membahas soal perpanjangan izin tambang PTFI, yang bakal habis pada 2041 mendatang.

“Disinggung sedikit (perpanjangan izin Freeport), tapi enggak bahas detail, kan waktunya enggak panjang, kan itu sudah dibahas sebelumnya,” kata Tony.

Selain itu, pertemuannya dengan Presiden Jokowi juga turut membahas mengenai progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang diklaim segera beroperasi pada pertengahan 2024.

“Terutama progres smelter yang mencapai lebih dari 92 persen, dengan harapan bisa selesai Mei dan segera beroperasi pada bulan Juni tahun ini dan nanti akan berproduksi penuh di tahun 2024 ini,” ujarnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.