JAKARTA – Sebuah laporan dilansir msn.com edisi Jumat (9/2/2024), mengungkap adanya investigasi korupsi yang sedang dilakukan Uni Eropa terhadap pembelian pesawat tempur oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Pemerintah Qatar.
Laporan msn.com juga membeberkan adanya suap atau kickback sebesar 7 persen dari nilai transaksi atau setara USD 55,4 juta kepada Prabowo Subianto atas pembelian 12 unit pesawat tempur Mirage 2000-5 aircraft senilai USD 792 juta itu. Tak tanggung, Prabowo Subianto disebutkan dalam laporan itu telah menerima USD 20 juta saat penyerahan di dalam jet pribadi di Bandara di Doha, Qatar pada saat Prabowo berkunjung ke sana pada Januari 2023 silam.
Laporan tersebut juga mengungkap latar belakang investigasi media itu. Mereka mengatakan, janggalnya nilai pembelian pesawat tempur dari Qatar menurut mereka biasanya dikorupsi yang membuat mereka menelusuri lebih dalam transaksi itu.
Lebih lanjut laporan MSN itu mengungkapkan, kesepakatan cerdik dengan Qatar yang melibatkan jet tempur Mirage bekas dapat mengancam karier politik Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, yang saat ini memimpin dalam jajak pendapat untuk pemilihan presiden mendatang.
Kesepakatan senilai $792 juta dengan perusahaan yang terdaftar di UE memicu penyelidikan global setelah beberapa pelapor (whistleblower) melapor.
Masih menurut laporan MSN itu, Pemilu yang akan diadakan minggu depan pada tanggal 14 Februari akan menjadi pemilu yang sangat penting bagi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini, seiring dengan upaya Prabowo untuk ketiga kalinya memenangkan kursi kepresidenan.
Pada dua upaya sebelumnya yang gagal, kampanye Prabowo diganggu oleh tuduhan pelanggaran hak asasi manusia selama masa jabatannya sebagai komandan Kopassus pada tahun 1990an. Kali ini, ia telah menyesuaikan diri dengan presiden Joko Widodo, bahkan menunjuk putra presiden, Gibran Rakabuming, sebagai pasangannya.
Kesepakatan Fighter
Laporan MSN itu juga mengungkap, rekam jejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019 kini mengancam kampanyenya. Muncul pertanyaan tentang kesepakatan jet tempur yang dibuat oleh Prabowo pada Januari 2023 agar Indonesia membayar $792 juta untuk 12 pesawat Mirage 2000-5 yang sebelumnya digunakan oleh Angkatan Udara Qatar.
Menurut Kementerian Pertahanan Indonesia, kesepakatan itu ditandatangani dengan Excalibur International a.s., sebuah unit dari perusahaan pertahanan Ceko Czechoslovak Group (CSG), yang dimiliki oleh keluarga Strnad.
Pesawat-pesawat tersebut akan dikirim pada Januari 2025. Tidak jelas berapa umur pesawat Angkatan Udara Qatar tersebut, namun menurut situs pabrikan Dassault Aviation, Mirage 2000 pertama terbang pada tahun 1980an.
Meskipun Mirage 2000-5 tidak lagi diproduksi, Kementerian Pertahanan Indonesia mengklaim pesawat-pesawat tersebut akan dilengkapi dengan layanan dukungan dan pelatihan pilot selama tiga tahun.
$792 juta bukannya $0?
Laporan MSN tersebut juga membeberkan, harga $792 juta yang disetujui oleh Prabowo berarti $66 juta per jet – jumlah yang besar untuk pesawat yang sebelumnya ditawarkan Qatar secara gratis pada tahun 2009.
Menteri Pertahanan Indonesia saat itu, Juwono Sudarsono, menolak tawaran tersebut karena biaya pemeliharaannya akan lebih mahal.
Fakta bahwa Prabowo kini memaksa Indonesia untuk membayar $792 juta untuk pesawat yang sama – yang kini berusia 15 tahun lebih tua – telah membuat marah beberapa anggota parlemen Indonesia.
“Apa yang begitu mendesak sehingga kami harus membeli jet bekas dan tua?” tanya anggota parlemen Tubagus Hasanuddin, menurut surat kabar Kompas.
Purnawirawan Mayor Jenderal TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI, menegaskan bahwa Indonesia seharusnya memilih pesawat Mirage 2000-9 terbaru yang ditawarkan Uni Emirat Arab, yang juga akan dijual.
Dengan begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab, pemerintah Indonesia menunda kesepakatan tersebut pada bulan Januari.
Investigasi
Laporan MSN lants lebih dalam mempertanyakan, mengapa Prabowo begitu tertarik membeli pesawat tua yang harganya mahal dari Qatar? Dari tahun 1990-an hingga 2007, Dassault Aviation menjual Mirage 2000 dengan harga antara $23 juta hingga $35 juta per unit.
Namun Prabowo telah menyetujui masing-masing $66 juta untuk pesawat yang sudah tua. Kadang-kadang, ketika harga suatu aset dibayar dengan harga yang melambung, ada korupsi di dalamnya. Itulah titik awal bagi kami untuk melihat lebih detail kesepakatan ini. Prabowo memastikan Qatar mendapatkan kesepakatan ekstra manis yang tidak didapat pada tahun 2009. Mengapa?
Pertanyaan Qatar
Masih menurut Laporan MSN itu, dinyatakan mereka mengajukan pertanyaan ini kepada sumber yang mengenal baik warga Qatar. Dia menunjukkan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab terus bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan jangkauan. Jadi, ketika Prabowo pergi ke Uni Emirat Arab untuk membeli pesawat tempur Mirage, pihak Qatar mengetahui hal tersebut dan memutuskan untuk menawarinya kesepakatan yang lebih baik.
Mereka tahu bahwa Prabowo tertarik untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden, jadi ketika ia mengunjungi Doha pada Januari 2023, mereka menawarinya Mirage beserta potongan 7 persen dari kesepakatan untuk mendanai kampanye pemilunya.
Hal ini, menurut sumber anonim yang bersedia berbicara tanpa menyebut nama, disetujui secara pribadi oleh Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah. Suap sebesar 7 persen itu menghasilkan $55,4 juta, lebih dari cukup untuk mendanai kampanye presiden Prabowo. Menurut beberapa pengungkap fakta (whistleblower), Prabowo diberi uang tunai sebesar $20 juta pertama dalam sebuah jet pribadi di bandara Doha.
Prabowo berhutang budi
Laporan MSN itu lantas mengungkapkan, lalu mengapa Qatar memberikan suap kepada calon presiden di Indonesia? Sumber kami mengatakan bahwa Qatar memandang hal ini sebagai investasi untuk masa depan dan serupa dengan pendekatan mereka di wilayah lain di Asia dan Afrika.
Jika Prabowo berhasil memenangkan pemilu, kata sumber kami, masyarakat Qatar dapat mengandalkan presiden Indonesia untuk membalasnya kapan pun diperlukan.
Anti Korupsi Uni Eropa
Laporan MSN itu juga mengungkapkan, Badan antikorupsi Eropa, The Group of States Against Corruption (GRECO), dilaporkan mengirimkan telegram ke Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 25 Januari.
Disebutkan bahwa European Investigative Order (EIO) telah membuka penyelidikan terhadap perusahaan Ceko tersebut atas kesepakatan pesawat tempur.
Ini adalah bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap Qatar yang membeli pengaruh di antara anggota Parlemen Eropa untuk mempromosikan kepentingannya.
Kabel tersebut meminta bantuan Departemen Luar Negeri AS dalam penyelidikan mereka terhadap “korupsi di Kementerian Pertahanan Indonesia, dan khususnya yang berkaitan dengan Qatar.” Kami telah melihat salinan kabel tersebut, yang tidak dapat diverifikasi secara independen.
Apa berikutnya?
Laporan MSN tersebut lantas mengungkapkan, sumber kami mengatakan Qatar sangat marah karena kesepakatan pembelian pesawat tempur ditunda. Liputan media yang negatif mengenai kesepakatan tersebut juga menunjukkan kesan buruk pada Qatar.
Namun Prabowo sendiri tidak menjawab dengan santai, dengan hanya sedikit pertanyaan yang diajukan dalam salah satu debat capres.
Ada kemungkinan bahwa pengungkapan dari investigasi kami membuat rekam jejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan diteliti lebih detail.
Masyarakat Indonesia berhak mengetahui kebenarannya sebelum mereka menuju tempat pemungutan suara pada tanggal 14 Februari agar mereka mendapat informasi yang lebih baik saat memilih.
Temuan CERI
Sementara itu, Sekretaris CERI Hengki Seprihadi, Jumat (9/2/2024) mengungkapkan, pada 26 Juni 2023, CERI telah membeberkan, kasak-kusuk pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dari Kemhan Qatar diduga diatur oleh CEO Republikorp.
Dugaan muncul bermula dari berita media Israel bernama ”Israel Defense” yang terbit pada 12 Juni 2023 yang berjudul “Who Is Behind the Mysterious Planes to Indonesia?” Nama perusahaan Excalibur International mulai disebut-sebut di dalam publikasi ini.
Kesepakatan antara Kemhan RI dengan Kemhan Qatar disusun oleh E-System Solution, sebuah perusahaan berbasis di Dubai yang dimiliki oleh seorang mantan perwira angkatan udara Prancis bernama Habib Boukharouba.
CERI kala itu, sambung Hengki, mendapat kabar dari bisik-bisik sesama rekanan di Kementerian Pertahanan RI (Kemhan), bahwa Republikorp dengan Excalibur Army terafiliasi Exalibur International dari Negara Ceko sebagai perantara antara Kemhan RI dengan Kemhan Qatar terkait pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5.
Bahkan, CERI mendapat kabar, untuk mencapai kesepakatan pembelian 12 pesawat Mirage tersebut, Excalibur Army atau Excalibur International telah memberikan down payment ke pemerintah Qatar sekitar 5% dari nilai transaksi.
Menurut keterangan yang beredar di berbagai media, nilai transaksi senilai USD 734,5 juta atau setara sekitar Rp 12 Triliun.
Sementara di tanah air, terjadi kontroversi atas pembelian 12 pesawat tersebut, mengingat sebagaimana dilansir Media Tempo edisi 9 Maret 2009, Menhan Yuwono Sudarsono kala itu menyatakan menolak hibah yang bisa didapatkan dengan syarat yang ringan itu lantaran Indonesia harus mengeluarkan biaya perawatan dan membayar komisi untuk perantara.
Apalagi, pesawat buatan tahun 1997 itu, saat ditolak hibahnya tahun 2009, kala itu pesawat sudah berumur 12 tahun. Sementara penyerahan pesawat yang dibeli saat ini baru akan diterima Indonesia pada tahun 2025. Pada saat itu, pesawat sudah berumur 28 tahun.
Menjawab kontroversi pembelian Mirage 2000-5 tersebut, melalui website resminya, Kementerian Pertahanan RI menyatakan pengadaan (A) MRCA/Mirage 2000-5 beserta dukungannya dilaksanakan berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022 tentang PSP Tahun 2022 untuk (A) MRCA / Mirage 2000-5 (Beserta Dukungannya) sebesar USD 734.535.100.
Adapun pengadaan tersebut dituangkan dalam Kontrak Jual Beli Nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar EUR 733,000,000.00 dengan penyedia Excalibur International a.s., Czech Republic. Direncanakan pesawat akan dikirimkan 24 bulan setelah kontrak efektif dan akan ditempatkan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Materiil kontrak tersebut meliputi 12 MIRAGE 2000-5 Ex. Qatar Air Force (9 Single Seat And 3 Double Seat, 14 Engine and T-cell, Technical Publications, GSE, Spare, Test Benches, A/C Delivery, FF & Insurance, Support Service (3 Years), Training Pilot And Technician, Infrastructure, dan Weaponary. Saat ini status kontrak dalam proses efektif kontrak.
Berdasarkan rilis resmi di atas, CERI telah mempertanyakan surat dukungan Kepala Bapenas muncul belakangan, yaitu pada 17 Mei 2023, setelah Kemhan menanda tangani kontrak pembelian pada 31 Januari 2023.
Terkait informasi tersebut, CERI melayangkan konfirmasi secara tertulis kepada Norman Joesoef yang diketahui merupakan CEO Republikorp melalui surat CERI Nomor : 35/EX/CERI/V/2023 Perihal Mohon Informasi dan Konfirmasi Impor 12 Pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar. Surat konfirmasi ditembuskan juga ke Menhan Prabowo Subianto melalui Staf Khusus Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak.
Namun hingga saat ini, Norman tidak memberikan keterangan apa pun, termasuk tidak ada memberikan bantahan. Begitu pula Dahnil.
Selain itu, CERI membeberkan, menurut berita dari media Airspace Review tertanggal 6 November 2022, bahwa pada acara Indo Defence 2022 yang berlangsung dari tanggal 3 November2022 hingga tanggal 5 November 2022 di Jakarta, di sela acara, tepatnya pada 3 November 2022, ada acara penandatanganan kerjasama antara Excalibur Army dan Tatra Defence yang diwakili oleh Daniel Kara dengan Republikorp yang diwakili Norman Joesoef.
Penandatanganan kerjasama tersebut di atas, meliputi MoA Marketing and Integration License Agreement for the Patriot II. Acara penandatanganan kerjasama tersebut disaksikan Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra dan Wakil Menteri Pertahanan Ceko Daniel Blazkovec Norman.
Namun, ketika CERI menelusuri legalitas Republikorp di data base Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, tidak ditemukan ada nama perusahaan yang cocok dengan Republikorp. Nama Norman Joesoef justru muncul sebagai Komisaris pada PT Repex Wahana. Sedangkan PT Repex Wahana merupakan pemegang saham mayoritas pada PT Repex Perdana International.(*)
