CERI Desak KPK Telisik Kasus ‘Big Fish’ di Ditjen Minerba

oleh

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diminta untuk menyidik kasus big fish,  tidak berhenti  hanya menyidik  kasus korupsi tunjangan kinerja (Tukin) aparat sipil negara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Apalagi, KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka kasus itu dan menyatakan kerugian negara mencapai puluhan miliar Rupiah.  

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Kamis (30/3/2023) di Jakarta.

“Jika menilai dari nilai kerugian yang diucapkan oleh Kabag Pemberitaan KPK, Fikri Ali di hadapan awak media pada Senin 27 Maret 2023 lalu benar adanya, kami berpendapat kasus ini receh untuk KPK dari ukuran operasi tambang yang dikelola oleh Ditjen Minerba,” kata Yusri.

Menariknya, kata Yusri, ada informasi menyebutkan bahwa sebagian hasil korupsi Tukin ini telah digunakan untuk kepentingan oknum pemeriksa BPK RI, selain digunakan untuk diri sendiri oleh pelakunya. 

“KPK harus usut serius keterlibatan oknum BPK lainnya. Ini penting. Jika aparat pemeriksa ikut bermain juga, maka sudah hancur negara kita ini,” beber Yusri.

Yusri menjelaskan, sejak 2012 hingga setidaknya tahun 2017 sudah dibentuk Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Minerba antara KPK dengan Kementerian ESDM. 

“Artinya KPK sangat paham ususnya atau anatomi tata kelola di Ditjen Minerba, termasuk sangat memahami mana Direktorat yang basah dan setengah basah hingga kering di Ditjen Mineba, termasuk mengetahui pos-pos yang rawan terjadinya praktek kongkalikong yang berpotensi merugikan negara,” beber Yusri.

Menurut Yusri, tujuan awal Korsup Minerba saat itu dibentuk adalah untuk menertibkan adanya tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan rekonsiliasi data. Kala itu ada 10.827 IUP yang tercatat di Ditjen Minerba Kementerian ESDM sebagai produk dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2001. 

Baca Juga :   Polri Belum Mampu Mengungkap Penyebab Ledakan 4 Tangki BBM Kilang Balongan, Malah Dugaan Intervensi Tendernya Mencuat

PP tersebut memang memberikan kewenangan pengelolaan sektor Minerba kepada Pemda di tingkat kabupaten dan kota, atau dikenal produknya CnC (Clear and Clean) dan tercantum di Mineral One Map Indonesia (MODI).

“Sehingga perlu ditelisik, jangan-jangan korupsi Tukin ini bisa terjadi akibat fungsi Inspektur Jenderal Kementerian ESDM yang lemah, lantaran sudah 3 tahun tidak bisa mendeteksi korupsi Tukin ini yang katanya sudah berlangsung dari tahun 2020 hingga saat ini,” beber Yusri.

Atau, lanjut Yusri, jangan-jangan kasus ini terungkap akibat adanya pertarungan elit-elit untuk menentukan sosok siapa pengganti Ridwan Djamaludin sebagai Dirjen Minerba, sebab pada 24 Maret 2023 lalu sudah berumur 60 tahun dan harus pensiun.

“Oleh sebab itu, KPK harus bisa dan mampu mengungkap kasus ‘big fish’ di sektor pertambangan ini setelah kasus Ferdi Sambo jadi terpidana, kala itu terkuak secara telanjang di berbagai media adanya aliran dana haram mafia tambang ke oknum penegak hukum yang bertindak sebagai backingnya, dari level petugas dilapangan hingga Mabes,” beber Yusri.

Bahkan, kata Yusri, beredar luas flow chart ada Geng Sumut dan Geng Kalimantan, nama-nama pemain koridor dan pejabat pengutipnya serta tokoh 303 yang bermain di tambang juga ditulis secara terang benderang. 

“Namun isu itu tampaknya sekarang telah terkubur bersamaan isu-isu baru yang terus bermunculan. Sehingga terkesan Kapolri seperti tidak seriius menertibkannya,” katanya.

Kasus Big Fish Ditjen Minerba

Menurut Yusri, harusnya KPK menjadikan kasus korupsi Tukin sebagai pintu masuk untuk bisa mengungkap kasus lain yang tergolong ‘big fish’ di Ditjen Minerba. 

“Dimulai dari dugaan kongkalikong antara pemilik tambang dengan oknum pejabat terkait di Ditjen Minerba yang bisa dijerat dengan pidana korupsi, yaitu dalam penentuan kuota produksi setiap perusahaan di dalam penerbitan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) setiap tahunnya,” beber Yusri.

Baca Juga :   Dugaan Persaingan Tidak Sehat di Pertamina Hulu Energi Senilai Rp 4 Triliun Dilaporkan ke KPPU

Dibeberkan Yusri, mengingat ada tambang yang sudah tidak layak produksi lagi, tetapi anehnya bisa diterbitkan persetujuan RKAB, bisa jadi ‘dokumen terbang’ inilah yang banyak digunakan oleh penambang ilegal atau lebih dikenal dengan sebutan ‘penambang koridor’ itu.

“Infonya dokumen terbang dari RKAB itu diperjualbelikan oleh pemilik tambang dengan harga USD 10 per metrik ton bagi pemain koridor yang membutuhkannya agar batubara mereka bisa jadi legal dan bisa diekspor,” ungkap Yusri.

Sudah menjadi rahasia umum, kata Yusri, bagi pengusaha tambang besar maupun kecil yang tidak punya akses ke pejabat di Ditjen Minerba, jangan pernah bermimpi bisa mudah mendapat persetujuan RKAB. Banyak kasus terjadi, RKAB malah baru keluar menjelang akhir tahun.

“Makanya calo RKAB bertopeng konsultan tambang saat ini tumbuh pesat, lazimnya jadi kaki tangan pejabat yang berwenang menyetujui RKAB, biar cantik mainnya,” ungkap Yusri.

“Beda halnya penambang yang punya hubungan khusus. Januari sudah keluar persetujuan RKAB dan sangat mudah merevisi untuk penambahan kuota di pertengahan tahun,” timpal Yusri lagi.

Transfer Pricing

Yusri mendesak KPK agar menelisik adanya dugaan kongkalikong praktek lancung dalam perpanjangan PKP2B dan Kontrak Karya menjadi IUPK. Harus bisa diungkap oleh KPK setelah lahirnya UU Minerba Nomor 3 tahun 2020, yang kami anggap penuh kontroversi itu.

“Sebab, dari besar dan luasnya kewenangan yang dimiliki Ditjen Minerba Kementerian ESDM di bidang perizinan operasi pertambangan, maka  ada potensi puluhan triliun Rupiah diduga bocor setiap tahunnya dari praktek kotor akibat tidak sesuainya data produksi yang tercatat di E-PNBP Ditjen Minerba dengan realisasi yang tercatat di Kesyahbandaran Sistem Operasi Pelabuhan (KSOP) Kementerian Perhubungan dengan data di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan,” beber Yusri.

Baca Juga :   Pemerintah Aceh Tegaskan Punya Kewenangan Penuh Terbitkan Izin Usaha Pertambangan di Lokasi Tambang PT Linge Mineral Resources

Adanya praktek ‘transfer pricing’ yang dilakukan penambang, menurut Yusri juga harus jadi obyek penyidikan, yaitu rekayasa penambangan dengan menurunkan kadar batubara maupun nikel untuk mengurangi jumlah setoran nilai kewajiban PNBP yang barang tentu sangat merugikan negara.

Praktek menggunakan perusahaan cangkang milik sendiri yg berdomisili di Singapore, sebelum dijual ke end bayer, kata Yusri.

Menurut Plh Dirjen Minerba Idrus Sihite kepada majalah Gatra pada awal Desember 2022, jika dikelola dengan benar maka PNBP bisa ditingkatkan menjadi dua sampai tiga kali lipat. Saat itu Ditjen Minerba menyatakan untuk tahun 2022 setoran PNBP baru mencapai Rp 158 triliun, realisasi akhirnya menjadi Rp 183,35 triliun.

“Luasnya kewenangan Ditjen Minerba, mencakup hingga kewenangan di dalam memberikan izin, rekomendasi alokasi ekspor kepada setiap penambang itu, infonya ada tartifnya. Jika tidak rekomendasi Ditjen Minerba, maka Ditjen Perdangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak akan menerbitkan izin ekspor,” beber Yusri.

Kewenangan itu, sambung Yusri, meliputi pembinaan dan pengawasan serta penertiban izin, dimulai sejak dari penerbitan izin dan peningkatan status izin serta rekomendasi pencabutan status perizinan usaha tambang berlangsung.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) mengungkapkan pada media pada 21 Januari 2023 lalu, bahwa ada lebih dari Rp 1 triliun dana hasil penambang ilegal yang mengalir ke partai politik diduga akan digunakan untuk Pembiayaan Pemilu 2024. Seharusnya data ini bisa digunakan KPK untuk membuka kotak pandora di Ditjen Minerba.

“Sekarang bola ada di KPK, publik hanya menunggu apa langkah selanjutnya dari pimpinan KPK, apakah cukup mengungkap kasus Tukin saja yang disidik atau mau bergerak ke hulu untuk mengungkap ‘big fish’ seperti harapan Dewas KPK. Rakyat monitor,” pungkas Yusri.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.