KEMENTERIAN ESDM mengubah regulasi terkait impor bahan bakar, dari yang sebelumnya berlaku setahun menjadi enam bulan, dengan evaluasi setiap tiga bulan. Kebijakan ini dianggap mempersulit SPBU asing dalam mengelola stok mereka.
Perubahan aturan itu menyebabkan kuota impor SPBU asing lebih cepat habis, sehingga mereka mengalami kekurangan stok dan beberapa terpaksa menghentikan penjualan produk tertentu. Untuk mengatasi kelangkaan, Menteri Bahlil kemudian menawarkan SPBU swasta untuk membeli pasokan dari Pertamina, yang masih memiliki sisa kuota impor.
Meskipun ada kebijakan untuk membeli base fuel dari Pertamina, beberapa laporan dari pihak shell, BP dan VIVO menyebutkan, adanya masalah kualitas, seperti kandungan etanol yang tidak sesuai, sehingga SPBU asing membatalkan pembelian. Kondisi tersebut semakin memperburuk kelangkaan BBM.
Di wilayah Jakarta akibat tidak beroperasinya seluruh SPBU swasta selama hampir sebulan, telah mengancam nasib para pekerja di SPBU swasta yang jumlahnya ribuan orang, kemudian masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan BBM, apalagi tingkat kepercayaan publik sangat rendah, terhadap produk pertamina.
Adanya temuan kandungan etanol yang tidak sesuai pada base fuel produk pertamina, tentunya perlu dilakukan pengusutan oleh pihak berwajib, karena dapat dipastikan merugikan konsumen. Apalagi sebelumnya ditemukan bukti bahwa pertamina menjual BBM oplosan yang sangat merugikan konsumen dan merusak citra produk pertamina.
Mengingat ketersediaan BBM di dalam negeri, merupakan factor strategis yang dapat berdampak multi dimensional, tentunya presiden Prabowo diharapkan segera meninjau kembali regulasi yang dibuat Menteri ESDM terkait import migas untuk kebutuhan SPBU swasta. Karena patut diduga regulasi tersebut semata-mata hanya untuk mengejar rente dari para pejabat ESDM dan pertamina, tetapi mengabaikan kepentingan publik.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
