SEBAGAI tolok ukur kewibawaan negara, adalah jika hukum dipatuhi oleh warga negaranya dan penegak hukum yang memiliki loyalitas tegak lurus kepada keadilan. Tapi gejala yang berkembang di Indonesia, adanya penegakan hukum yang sakit kronis, akibat terjangkit virus varian jokovid. Gejala yang dapat dirasakan, adalah terjadinya tebang pilih penegakan hukum, tergantung pesanan juragan politik.
Kejaksaan Agung sebagai garda terdepan, pengawal supremasi hukum di negeri ini, memiliki tanggung jawab atas penegakan hukum yang berkeadilan dan memastikan negara tidak boleh kalah oleh praktek kejahatan dengan modus yang semakin kompleks.
Kasus Silfester, Ketua Relawan Solidaritas Merah Putih yang selama ini diketahui, sebagai pendukung Jokowi garis keras, telah memperoleh ketetapan hukum divonis 1,5 tahun penjara. Tapi sudah 6 tahun belum juga menjalani hukuman di dalam penjara, tanpa alasan yang jelas.
Pihak Kejaksaan Agung sejauh ini tidak mengambil langkah progresif terhadap kasus Silfester, seperti pengambilan secara paksa untuk menjebloskan Silfester ke penjara. Lagi-lagi kejagung menerapkan standar ganda penegakan hukum. Masih kuat dalam ingatan publik soal kasus Tom Lembong, walaupun kasusnya sangat sumir, tapi Kejagung sangat gencar untuk memenjarakan Tom Lembong.
Sikap lamban Kejagung, bahkan terkesan ogah-ogahan untuk memenjarakan Silfester, memperkuat image Kejagung sebagai tukang begal hukum untuk kepentingan Jokowi dan kroninya.
Jaksa Agung tidak boleh lagi lepas tangan, menghadapi kasus yang amat mencederai marwah penegakan hukum. Harus ada sanksi kepada jaksa agung, jika tidak mampu menangani eksekusi hukum terhadap Silfester.
Inilah saatnya jaksa agung mempertimbangkan untuk mundur, karena lebih mengedepankan ketakutan di hadapan Jokowi, ketimbang takut karena tidak mampu menjaga martabat hukum dan negara.***
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
