PEKANBARU – Meski pada era pemerintahan yang mengangung-agungkan transparansi, ternyata Pokja 7 UKPBJ Kementerian ESDM diduga bak bekerja senyap dalam menentukan pemenang lelang proyek bernilai triliunan Rupiah.
“Pokja 7 UKPBJ Kementerian ESDM ini sangat aneh. Menurut dokumen resmi, pejabatnya ada namanya. Kantornya ada alamatnya. Tapi saat didatangi, kantornya kosong melompong. Ternyata tidak pernah ada orang di kantor itu. Lucunya, Pokja 7 ini malah mengeluarkan pengumuman pemenang tender. Ini benar-benar aneh. Biasanya yang bekerja sembunyi-sembunyi itu ada apa ya ?,” ungkap Sekretaris Eksekutif CERI, Hengki Seprihadi, Rabu (10/7/2024).
Hengki mengutarakan, Pokja 7 UKPBJ Kementerian ESDM telah melakukan tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract senilai Rp 2,9 Triliun. Proyek ini dibiayai APBN tahun 2024, 2025 dan 2026.
Pada 4 Juli 2024, Pokja 7 UKPBJ Kementerian ESDM diam diam telah mengumumkan KSO PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung sebagai pemenang tendernya dengan nilai Rp 2.789.614.194.100,62.
“Menurut informasi kami dapatkan, untung saja PT PP Tbk menyanggah kemaren tanggal 9 Juli 2024. Jadi, meskipun kantor Pokja sering kosong sehingga dokumen sanggah PT PP hanya satpam yang menerimanya, timbul pertanyaan anggota Pokja ESDM entah dimana kerjanya,” kata Hengki.
Sebagaimana informasi yang diterima CERI, kata Hengki, tercantum dalam dokumen tender, KSO PT PP Persero Tbk-PT Nindya Karya tentu harus menyiapkan jaminan sanggah senilai Rp.29.892.301.803 sebagai syarat bisa menyanggah.
Sementara itu, menurut penelusuran CERI hingga Rabu (9/7/2024) petang, hasil tender proyek Cisem Tahap 2 tersebut tak terlihat ditayangkan di website Kementerian ESDM maupun website Eproc Kementerian ESDM.
PT PP Tbk Minta Suntikan APBN Rp 1,56 Triliun
Dilansir berbagai media pada 8 Juli 2024, tiga emiten BUMN Karya meminta penyertaan modal negara (PMN) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 total sebesar Rp 5,65 triliun. Dana fantastis tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan sejumlah proyek strategis nasional (PSN).
Ketiga emiten konstruksi pelat merah yang mengusulkan PMN pada tahun depan terdiri dari PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar Rp 2,09 triliun, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 2 triliun, dan PT PP Tbk (PTPP) sebesar Rp 1,56 triliun. Satu lagi, BUMN Karya yang meminta injeksi kapital adalah PT Hutama Karya (Persero) (HK) sebesar Rp 13,86 triliun.
Fauzan dan Carlos Tak Pernah di Kantor
Sebagaimana dilansir media Indonesiawatch, dua petugas dari PT PP (Persero) Tbk, Selasa (9/7/2024) sekitar pukul 11.40 WIB, mendatangi kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM yang berada di Jalan Plaju Nomor 13, Jakarta Pusat.
Mereka mengantar surat sanggahan PT PP Persero Tbk untuk tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract.
Surat tersebut ada dua. Satu surat ditujukan ke Carlos Bona Sakti Manurung, pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan dari Biro Umum Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Satu surat lagi hendak diserahkan ke Fauzan, Ketua Pokja Cisem tahap II.
Beberapa waktu lalu, Kementerian ESDM mengumumkan pemenang proyek Cisem tahap II. Dan PT PP tbk kalah dalam evaluasi tehnis. Karena itu mereka menyanggah putusan yang memenangkan KSO PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung.
Ketika salah satu pekerja di kantor UKPBJ menyampaikan ada surat masuk lewat ponsel, Fauzan hanya mengatakan bahwa suratnya diterima saja. “(Fauzan,red) Cuma pesan nanti ada yang datang ke sini. Terima saja (surat sanggahannya,red),” ujar pekerja tersebut.
Kedua orang perwakilan PT PP tadi pun gagal menemui Carlos dan Fauzan. Akhirnya mereka menitipkan dua surat tersebut ke pihak sekuriti.
“Dikira mereka tadi nggak ada orang karena dipikir makan siang. Ternyata emang (kantor UKPBJ) kosong. Emang sepi terus,” kata seorang pekerja di Gedung itu kepada Indonesiawatch.id.
Berdasarkan pemantauan Indonesiawatch.id, kantor UKPBJ Kementerian ESDM memang sepi. Tidak ada aktivitas berarti. Hanya ada beberapa sepeda motor yang terparkir di sekitar gedung.
Saat redaksi Indonesiawatch.id ke sana, Fauzan dan Carlos memang sedang tidak ada di tempat. Menurut salah satu sekuriti Gedung, baik Carlos maupun Fauzan memang jarang ke kantor UKPBJ Kementerian ESDM. “Pak Carlosnya nggak ada. (Fauzan) nggak di sini,” kata Sekuriti tersebut.
Salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa Carlos dan Fauzan memang jarang ke kantor UKPBJ. Padahal keduanya ditugaskan untuk mengurus proyek-proyek Kementerian ESDM yang didanai APBN.
Bahkan proyek-proyek pengadaan dengan nilai puluhan triliun Rupiah. “Jarang ke sini pak fauzan. Terakhir minggu lalu. Kalau Pak Carlos jarang ke sini. Pak Fauzan datang biasanya sebentar. Habis itu sudah. Keluar lagi. Dalam sebulan itu, bisa dua kali, dan hari-harinya nggak tentu,” kata sekuriti tadi.(*)