JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Jumat (5/11/2022) pagi, membeberkan banyaknya laporan dan pertanyaan yang diterima CERI selama ini dari kontraktor lokal dan nasional, tentang mengapa sekarang proses tender pengadaan barang dan jasa di Pertamina Hulu Rokan (PHR) setelah tidak dikelola oleh PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) semakin brutal?.
“Jika dulu kami (kontraktor) bisa langsung berkontrak dengan PT CPI, namun sekarang malah harus menjadi sub kontraktor dari anak usaha BUMN yang dulunya mereka itu tak pernah bisa menang bila tender dengan kami di PT CPI, apalagi sejak VP Procurument & Contracting dijabat oleh Pjs Erwin Karouw, semakin suramlah,” beber Yusri.
Berdasarkan banyaknya keluhan itu, kata Yusri, CERI sudah beberapa kali mengirim surat resmi ke manajemen PHR sejak Mei 2022 hingga September 2022. Surat tersebut ditembuskan juga ke Kementerian BUMN, Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina, termasuk SKK Migas. Tetapi karena skema gross split bukan cost recovery, maka SKK Migas sudah tidak punya kendali kuat mengawasi proses bisnisnya.
“CERI selalu hanya mendapat jawaban normatif dari PHR, akan tetapi faktanya dalam proses waktu bukannya semakin baik, malah semakin ngawur,” ungkap Yusri.
Semua pertanyaan itu ulas Yusri, berawal setelah merebaknya berita di media tentang kejadian setelah acara buka puasa bersama pada 26 April 2022 di rumah anggota DPR RI Komisi VII Dapil Riau M Nasir dari Partai Demokrat. Acara tersebut dihadiri oleh Dirut PT PHR Buyung Jaffee Suardin.
“Setelah acara berbuka puasa selesai, beredar pesan whatsapp berantai di antara sembilan vendor rental 700 mobil operasional PT PHR, tentang adanya penundaan pemasukan penawaran harga yang seharusnya berlangsung tanggal 27 April 2022,” kata Yusri.
Luar biasanya, lanjut Yusri, pesan whatsapp yang awalnya dianggap rumor, ternyata sakti, sebab benar muncul pesan penundaan resmi dari panitia tender melalui email pada dini hari jam 03.54 WIB, atau tepatnya menjelang sahur di bulan Ramadhan pada 27 April 2022.
“Mungkin inilah satu-satunya pesan email soal tender pada jam yang tak lazim bisa terjadi sepanjang umur Pertamina berdiri,” ungkap Yusri.
Akibatnya, jelas Yusri, banyak vendor jadi percaya atas pembawa pesan yang disampaikan oleh Azwir Efendy, sehingga dia mampu menggalang pertemuan di hari berikutnya dengan beberapa vendor di Hotel Premiere Pekanbaru.
“Setelah kejadian itulah, muncul istilah baru sesama rekanan di PHR, bahwa ada Mister Sambo di Blok Rokan yang sakti, Sambo gangs itu katanya bisa mengatur siapa calon pemenang setiap paket pekerjaan di PHR, bahkan beredar informasi adanya penekanan kepada anak perusahaan BUMN yang sudah menang dan lagi bekerja, untuk menyetor 20% kepada Mister Sambo ini, memang banyak yang menolak, sebab katanya jika tidak mengikuti saran ini jangan harap ke depan bisa mendapat pekerjaan lagi di PHR, jikapun diikutkan tender lagi, melalui direksinya disuruh menawar dengan harga yang tinggi atau tidak mengajukan penawaran, alias tak mungkin menang, itu bukan rahasia umum” ungkap Yusri.
Menurut Yusri, menurut informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, banyak pejabat PHR sangat takut dengan Mister Sambo ini, khususnya pejabat di fungsi supply chain, jika tidak menurut intruksinya akan terancam dicopot dari posisi jabatan, akan tetapi agak berbeda halnya dengan pejabat di fungsi operasi, banyak yang berani melawan, karena mereka tegak lurus terhadap GCG Pertamina, jikapun dicopot adalah resiko sebagai profesional, tapi faktanya yang ditakutkan itu hanya gertak sambal saja dari Sambo gangs.
“Sehingga wajar banyak rekanan merasa kecewa tak pernah diundang untuk pekerjaan yang seharusnya dia sangat berpengalaman untuk pekerjaan tersebut dan memiliki rekam jejak yang baik selama PT CPI sebagai operator Blok Rokan, jika pun mereka sekarang di PHR bisa sampai menang dianggap sebagai mukzizat,” beber Yusri.
Konon kabarnya, sambung Yusri, lemahnya leadership Buyung Jaffee sebagai Dirut PHR semakin memperparah proses bisnis di internal, bahkan telah membuat anak buahnya jadi bulan-bulanan di bawah ancaman Sambo gangs.
“Sebab masuk akal, mereka melihat bosnya saja takut, gimana mereka yang bawahan yang tak punya backing, bisa terancam dan jadi tak jelas nanti posisinya. Menurut sumber kami memberi contoh, liat itu contohnya Rudi Imran dicopot dari VP Procurement & Contracting PHR karena tak mau ditekan-tekan mereka,” ungkap Yusri.
Maka, kata Yusri, dari banyak sumber info, bisa semakin benar jika selama Pjs Erwin Karouw, proses tender katanya semakin amburadul.
Contohnya, “Ada proses tender sudah jalan gak jelas ujungnya karena ditunda-tunda terus, eh belakangan bisa terjadi perusahan tersebut ditunjuk langsung sebagai pelaksana, sementara proses tendernya baru belakangan dihentikan dengan diakali dasar pertimbangannya supaya tidak melanggar aturan. Contohnya pekerjaan SMFO oleh PT SAM,” kata Yusri.
Sebab, urai Yusri, Erwin Karouw sangat power full dikondisikan oleh atasannya EVP Dukungan Bisnis Fransjono Lazarus.
“Dia sebagai Manager Contract & Buying, dia juga sebagai Pjs Procurement & Contracting, dia juga sebagi Authorized Officer (AO) Contracting. Artinya fungsi perencana, merangkap pelaksana dan pengawas dia jabat sendiri, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat besar terjadi setiap saat,” kata Yusri.
Selain itu, kata Yusri, banyak contoh lainnya yang tidak mungkin semuanya diungkap sekaligus sekarang. “Nanti akan kami beritakan secara berseri-seri, supaya menjadi pengetahuan umum, sebab setidaknya kami punya data data dugaan permainan setidaknya 10 paket proses tender dilakukan secara brutal” beber Yusri.
Jadi, tegas Yusri, jika pejabat-pejabat yang mengelola fungsi supply chain management yang diduga telah merusak proses bisnis ini tidak diganti, percuma itu acara FGD di Bali oleh fungsi Supply Chain yang sedang berlangsung mulai dari tanggal 2 hingga 4 November 2022. “Itu kegiatan terkesan hanya buang-buang duit Pertamina saja,” pungkas Yusri.(YU/HS)